ISU BOGOR - Senior Advisor on Gender and Youth for the Director-General of World Health Organization (WHO) Diah Satyani Saminarsih ikut angkat bicara terkait kontroversi vaksin nusantara.
Menurutnya, ada dua hal dalam melihat polemik vaksin nusantara ini yakni pertama, tentang vaksin equity dan kedua vaksin nasionalisme.
Soal vaksin equity, WHO melalui Covac Facility mendorong adanya vaksin equity yaitu distribusi vaksin, yang adil dan merata di seluruh dunia.
"Dan juga tentunya mendorong adanya inovasi, yang berbasis dengan evidence, berbasis kaidah science, yang dilakukan oleh semua orang, semua peneliti dan semua inovator," kata Diah dalam keterangan pers virtualnya, pada Sabtu 17 April 2021.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar vaksin available, tersedia dalam jumlah ketersediaannya yang cukup diseluruh dunia dan didahulukan kelompok populasi yang rentan.
"Kedua, yang ingin dicegah dari vaksin equity ini adalah timbulnya vaksin nasionalism, artinya karena pandemi ini telah menyentuh seluruh dunia, secara global, WHO mengingingkan agar teknologi vaksin, yang aman dan tepat guna, itu bisa diakses oleh semua negara," katanya.
Baca Juga: Lansia Menunggu Lama Antre Vaksin Covid-19, Bima Arya: Halodoc Tak Koordinasi
Menurutnya, tujuan dari adanya vaksin aman dan tepat guna hingga bisa diakss oleh semua negara itu agar tidak lagi adanya vaksin yang dikuasai oleh negara-negara tertentu saja.
"Jadi berbasis dengan ini tentunya global suplai ovaksin didorong WHO untuk selalu dipastikan ketersediaannya, dan juga disaat yang bersamaan memastikan agar, resep vaksin atau teknologi vaksin yang sudah terbukti tepat dan aman," jelasnya.
Maka dari itu, vaksin nusantara ini yang didorong WHO agar muncul, disemua negara dan bukan hanya di Indonesia.
Baca Juga: Lansia di Kota Bogor Harus Lama Antre Berdiri Saat Vaksin Covid-19, Bima Arya Kesal
"Jadi kalau di Indonesia ada teknologi-teknologi baru atau inovasi yang berkembang, tentunya WHO menginginkan dan meminta agar semua inovasi itu dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmiah. Berbasis science tentunya mengedepankan kepatuhan, ketaatan terhadap protokol penelitian yang sudah sesuai standar ditetapkan oleh WHO," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menegaskan pihaknya enggan mengomentari kembali terkait pengembangan vaksin nusantara.
"Saya tidak akan mau komentari vaksin nusantara itu sudah beralih," tegas Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat 16 April 2021.
Baca Juga: Studi Baru Membuktikan, 2 Vaksin Covid-19 Ini Aman dan Efektif Selama Kehamilan
Menurut Penny sebagaimana penilaian yang sudah dilakukan BPOM, bahwa ditemukan adanya koreksi atau perbaikan yang perlu dilakukan oleh pengembang jika ingin melanjutkan ke uji klinik fase dua.
"Vaksin nusantara sudah selesai di kami ya, kami sudah nilai fase satu-nya, kan penilaian diberikan sesuai dengan standar yang berlaku," ungkapnya.
Lebih lanjut Penny menjelaskan, bahwa pengembangan vaksin merupalan bentuk produk advance technology. Di mana penuh dengan standard yang harus dipenuhi, seperti aspek Good Laboratory Practice (GLP) hingga Good Manufacturing Practice (GMP) yang harus dipenuhi dalam proses pembuatannya.
"Tahapan uji klinik itu ada tahapannya, jika dilewati atau diabaikan tentu akan kembali lagi ke tahap belakang atau tahap awal. Jadi ngga bisa melangkah ke depan [tahapan selanjutnya]," ujarnya.***