Network
ISU BOGOR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya mendeklarasikan Kota Bogor sebagai kota lengkap. Deklarasi ini menjadikan Kota Bogor sebagai kota lengkap ke-11.
"Kami mendorong kota/kabupaten di Jawa Barat untuk segera bisa deklarasikan sebagai kota lengkap," ujar Menteri Hadi di Balai Kota Bogor, Rabu, 27 September 2023.
Hadi mengatakan, dengan menjadi kota lengkap banyak keuntungan yang akan didapat kota/kabupaten. Pasalnya, menjadi kota lengkap itu artinya seluruh wilayah sudah terdaftar dan secara spasial wilayah itu sudah tidak ada lagi overlap maupun gap. Secara fisik dan yuridis bisa dibuktikan dengan akurat dan dipastikan sudah tidak akan ada lagi mafia tanah yang selalu menghantui masyarakat.
"Kita terus bekerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, lurah, kepala desa, camat, wali kota, bupati untuk segera menyelesaikan sertipikat menuju kota lengkap. Termasuk juga kami menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga klop antara kota lengkap dengan RDTR semuanya selesai, sehingga investor yang akan datang akan dengan mudah mendapatkan kepastian hukum atas tanah untuk mereka melakukan kegiatan usaha," tegasnya.
Baca Juga: Ratusan Aset Pemkot Bogor Belum Bersertifikat, Kepala Kantor ATR/BPN: Berprogres 131 Lebih
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Kota Bogor ini luasnya hanya 111,4 ribu hektar seperti 'telor ceplok' karena dikelilingi warga kabupaten yang berjumlah 5 juta lebih. Tak ayal, Pemkot Bogor harus memaksimalkan setiap jengkal tanah yang ada agar bisa memberikan manfaat dan itu tidak mudah jika tidak ada kolaborasi.
"Kami berikhtiar agar semua ruang publik memberikan manfaat bagi warga dengan membangun lapangan olahraga, pedestrian dan taman-taman yang bisa dinikmati warga," katanya.
Pihaknya juga melakukan sinergi dengan Kantor BPN Kota Bogor melalui legalisasi aset barang milik daerah yang sampai hari ini tercatat sudah ada 1.702 yang sudah tersertifikat. Dan di 2023 ditargetkan ada tambahan sebanyak 509 di sertifikat.
Menurutnya, semua ini ada dampaknya bagi peningkatan PAD Kota Bogor. Jika dihitung dengan realisasi penerimaan BPHTB selama 4 tahun terakhir sampai Agustus 2023 mencapai Rp 150 miliar.
"Kita akan lanjutkan terus sinerginya. Di tahun depan Pemkot Bogor akan memberikan hibah sebesar Rp 3 Miliar untuk BPN menunjang sertipikasi. Ada harapan kami juga terkait pemanfaatan gedung blenong, kami menunggu arahan pak menteri apa ke depan memungkinkan bagi Pemkot Bogor untuk memaksimalkan gedung blenong," katanya.
