Network
ISU BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik dimana setiap langkah dan ucapannya adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Sehingga segala sesuatunya harus terukur dan memiliki batasan-batasan yang jelas serta berangkat dari sensitivitas sehari-hari dalam menghadapi semua persoalan di lingkungan kerja masing-masing.
"Itulah yang disebut kebijakan. Problema yang muncul bisa dicarikan solusinya yang sifatnya atau bentuknya kebijakan," kata Dedie Rachim dalam sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan yang menghadirkan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Dalam skala kota, semua kebijakan yang diambil akan dinilai apakah memberi kemanfaatan secara optimal kepada masyarakat, disamping itu setiap kebijakan berawal dari common sense atau akal sehat," sambungnya.
Baca Juga: Cek Dugaan Manipulasi KK di PPDB Kota Bogor 2023, Bima Arya: Ada yang Mencurigakan
Menurutnya kebijakan secara kolektif pemerintah pada akhirnya diusung berdasarkan pemikiran-pemikiran individu yang kemudian dikolektifkan yang nantinya menjadi kebijakan bersama.
Kebijakan di Kota Bogor lanjut Dedie, sudah berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga hasilnya diharapkan untuk kaitan indeks kebahagiaan masyarakat secara umum.
Langkah-langkah yang diambil pun melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan semua aspek serta memenuhi kriteria-kriteria dalam rangka menunjukkan bahwa indeks kualitas kebijakan di Kota Bogor.
"Indeks kualitas kebijakan yang lebih mementingkan, tidak hanya human right (HAM) tetapi didalamnya ada terkait tentang keselamatan, keamanan hingga kebahagian masyarakat sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan memberi manfaat bagi masyarakat," kata Dedie Rachim.
