Cegah Klaster DPRD Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Sanksi Perda Tibum

- 9 Juni 2021, 08:13 WIB
Anggota DPRD Endah Purwanti (kiri) menghadiri rapat kordinasi Satgas Covid-19 di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Selasa 8 Juni 2021.
Anggota DPRD Endah Purwanti (kiri) menghadiri rapat kordinasi Satgas Covid-19 di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Selasa 8 Juni 2021. /Chris Dale/Isu Bogor

"memang kondisi BOR rumah sakit itu sudah mulai naik angkanya. Bahkan RSUD saat ini sudah diangka 40 persen," ujarnya.

Sehingga ia pun meminta agar aparat di wilayah tingkat kecamatan bisa memaksimalkan pemberlakuan PPKM Mikro dengan tidak ragu untuk mengambil kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran.

Baca Juga: Mengenal Zoom dan Google Meet, Aplikasi Video Conference yang Sering Digunakan saat Belajar dan Bekerja

Sebab, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan semenjak lebaran silam mulai mengalami penurunan sebanyak 10 persen dam hal itu menjadi perhatian serius karena bisa menjadi penyebab munculnya penularan dan klaster baru.

"Tingkat awareness masyarakat semakin menurun. Nah harapannya kedepan semakin ditingkatkan lagi terutama di wilayah PPKM mikro dikuatkan lagi, para camat berani untuk mengambil tindakan teknis untuk pencegahan penyebaran covid-19 di wilayahnya," tegasnya.

Terkait dengan adanya klaster pesantren dan puskesmas, Endah sendiri mengaku sudah meminta pihak Dinkes agar melakukan tracing dan swab PCR secara masif. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas, seperti yang terjadi di Griya Melati.

"Saya menunggu kabar lanjutan dari Kadinkes, karena katanya sudah dilakukan masif tracing sampai pengunjung yang sempat datang ke puskesmas."

"Karena tadi sudah saya tanyakan langsung bagaimana dengan pengunjung yang datang ke puskesmas, apakah sudah dilakukan swab PCR tapi katanya sedang dilakukan masif tracing," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Chris Dale


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x