Network
ISU BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut kebijakan ganjil genap ditiadakan atau direlaksasi karena ada dampak negatif terhadap ekonomi.
"Ada kebijakan yang sangat cocok dengan upaya menurunkan tingkat penularan virus diantaranya adalah ganjil genap dan itu diindikasikan berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan oleh pertemuan warga dari luar Kota Bogor," ungkapnya di Bogor, Kamis 4 Maret 2021.
Namun, lanjut Dedie, kebijakan sistem ganjil genap ini juga berdampak negatif terhadap ekonomi Kota Bogor, sehingga diputuskan pada dua pekan kedepan untuk ditiadakan.
Baca Juga: Bogor Giatkan Urban Farming, Dedie Rachim: Jangan Ada Pikiran Dikuasai Kelompok Tertentu
"Kita melihat ada dampak ekonominya makanya kemarin oleh Pak Wali (Wali Kota Bogor Bima Arya) dan forkompimda dilakukan relaksasi pada minggu ini sampai minggu depan tidak ada dulu ganjil genap ya," kata mantan direktur KPK itu.
Meski demikian, ungkap Dedie, secara keseluruha sejak awal pandemi, baru kali ini grafik penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor mengalami penurunan.
"Kemarin awal Maret 2020 itu adalah puncak dan setelah itu baru terlihat ada grafik penurunan paska diberlakukan ganjil genap," ujarnya.
Baca Juga: Ganjil Genap Ditiadakan Selama 2 Pekan, Ini Kebijakan Baru Kota Bogor di Masa PPKM Mikro
Selain itu, kata Dedie yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor itu dalam menurunkan kasus penularan pihaknya mengklaim secara keseluruhan telah dilakukan.
