Network
ISU BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) menyepakati beberapa kebijakan baru saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Covid-19 di Posko Satgas Covid-19, Gedung Eks DPRD, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Selasa 2 Maret 2021.
Kebijakan yang disepakati diantaranya dua Minggu tidak ada Ganjil Genap dan memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, setelah mengevaluasi data seminggu terakhir, yang mana dari semua indikator, data-data menunjukkan tren baik. Mulai dari angka kasus aktif Covid-19 turun dari 1.339 (11,7 persen) menjadi 1.181 (9,8 persen).
Baca Juga: Kabupaten Bogor Resmi Miliki Mal Pelayanan Publik di Sentul City, Ini Alamat Lokasinya
Angka kesembuhan naik dari 9.932 (86,7 persen) menjadi 10.698 (88,6 persen). Angka kematian turun menjadi 1,6 persen dari sebelumnya 1,7 persen dan angka ketersediaan tempat tidur (BOR) di Rumah Sakit juga turun dari 48,5 persen menjadi 44,2 persen.
"Dari semua indikator semakin membaik, ini tidak saja dampak dari vaksin yang mungkin sudah mulai bekerja, tetapi juga dampak dari berbagai macam kebijakan Pemkot dan Forkompinda, seperti PPKM Mikro dan Ganjil Genap," ujar Bima Arya.
Wali Kota menuturkan, karena langkah-langkah kebijakan Pemkot selalu terukur berdasarkan data-data, maka pihaknya selama dua Minggu kedepan meniadakan Ganjil Genap sembari mengevaluasi. Hal ini agar rem dan gas dilakukan tepat sesuai data-data.
Baca Juga: Bogor Giatkan Urban Farming, Dedie Rachim: Jangan Ada Pikiran Dikuasai Kelompok Tertentu
"Jadi ada sedikit relaksasi kedepan untuk mendorong ekonomi. Di bulan Februari Rata-rata occupancy hotel 54,87 persen, omset restoran rata-rata menurun 65 persen, kunjungan ke pasar mulai membaik, jadi dua minggu kedepan tidak ada Ganjil Genap," jelasnya.
