ISU BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin menginginkan Kecamatan Rumpin dijadikan sebagai ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
Hal tersebut ditegaskan Ade saat menerima kunjungan komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Bogor yang membahas tentang persiapan calon DOB Kabupaten Bogor Barat, di Ruang Serbaguna 1, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis 27 Agustus 2020.
Ade menilai Kecamatan Rumpin lebih layak menjadi ibu kota Bogor Barat, ketimbang Kecamatan Cigudeg, karena beberapa faktor pertimbangan, baik geografis, geologis maupun potensi alam.
Baca Juga: Salurkan Bansos dan Resmikan Kampung Aman, Ade Yasin: Kita Butuh Kampung Tangguh Covid-19
"Saya sudah melihat beberapa kali kejadian bencana alam tempo hari, dan hasil kajian geologis Cigudeg merupakan wilayah yang rawan pergeseran tanah," katanya.
Adapun Rumpin merupakan wilayah yg sangat strategis, faktor alam, dan faktor-faktor pendukung lainnya menjadi alasan kuat ketertarikan Ade akan Kecamatan Rumpin.
"Secara faktor kondisi geografis, Kecamatan Rumpin miliki letak yang sangat strategis, yang menjadikan Rumpin sangat potensial untuk menjadi kawasan unggul di Bogor Barat nanti," katanya.
Baca Juga: 9 Kasus Positif Baru Covid-19 di Didominasi Perempuan, Pemkab Bogor Ingatkan Saat Ini Masih PSBB
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari sektor kondisi alam, kecamatan Rumpin memiliki dua setu alami dengan total luas 2,7 hektar, dan sejumlah mata air alam yang berfungsi sebagi tempat resapan air.
"Sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sektor pertanian," jelasnya.
Daerah ini juga memiliki potensi sumber daya alam batu andesit terbaik dan terbesar di Indonesia.
"Perusahaan eksplorasi Holcim dan Waskita adalah bagian dari puluhan perusahaan tambang mineral yang melakukan eksplorasi di wilayah Rumpin ini," ucapnya.
Baca Juga: Genjot dan Tukar Informasi Pajak di Masa Pandemi Covid-19, Bogor Gandeng Kemenkeu secara Virtual
Tak hanya itu, di Kecamatan Rumpin juga terdapat Markas Komando Detasemen Bravo Pasukan Khas (Satkes Den Bravo Paskhas) TNI, Pusat Teknologi Penerbangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan dan Balai Diklat Kehutanan.
Ade juga menjelaskan, Rumpin secara terminologi bebas dapat dimaknai sebagai rumah pimpinan, atau sarumpun sapimpinan, yang memiliki arti satu kepemimpinan.
"Atas dasar-dasar itulah kami Pemkab Bogor berpandangan, Kecamatan Rumpin merupakan wilayah yang tepat untuk dijadikan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat," ucapnya.
Baca Juga: Niat Puasa Kamis 27 Agustus 2020, Besok dan Lusa 9-10 Muharam Juga Dianjurkan Nabi
Sebagaimana diketahui bersama, kata dia, rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah sejak lama diusulkan.
"Sekitar tahun 2000 pembentukan Kabupaten Bogor Barat bukan hanya didasari atas keinginan, melainkan lebih dikarenakan pada kebutuhan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bisa merata dan lebih efektif," tuturnya.
Pihaknya berpesan, pengembangan wilayah seyogyanya memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki. Baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan.
Baca Juga: PSBB Masa Transisi di Jakarta, Anies Usulkan Sepeda Bisa Melintas di Jalan Tol
"Sehingga daerah tersebut benar-benar mampu menjadi daerah otonomi, dan tujuan pemekaran untuk meningkatkan pelayanan, kebutuhan, dan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai," pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan, pihaknya tak ingin banyak komentar mengenai hal tersebut.
"Meski begitu, kami minta agar semua berkas persyaratan dan kajian dapat dipenuhi. Jika kajian calon ibukota Bogor Barat dilakukan secara independen dan diawasi dengan seksama," jelasnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca : Bogor Belum Akan Hujan Hari Ini
Tak hanya itu, pihaknya meminta agar semua persiapan dilakukan dengan segera. Agar kelak jika moratorium dicabut, Bogor Barat bisa langsung menyongsong pemekaran tersebut.
"Yang terpenting kajian ibu kota harus dilakukan secara independen dan diawasi. Persyaratan dan lain sebagainya juga mesti sudah siap, meski belum ada kabar moratorium bakal dicabut. Kalau soal ibu kota, kita serahkan kepada kajiannya," tutupnya.***