Hal itu ramai diperbincangkan setelah ratusan warga Jasinga Bogor memprotes karena sertifikat redistribusi tanah yang telah diterima dikabarkan telah disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Bahkan, dalam tagar sertifikat palsu itu ada warganet yang memposting video aksi unjuk rasa warga Jasinga Bogor mengeluhkan terkait sertifikat yang dibagikan presiden pada September tahun lalu.
"Semoga kapok jadi cebong," tulis @rezim_terku*** yang mengunggah video aksi unjukrasa warga yang menerima sertifikat dari presiden yang dikutip Sabtu 2 Juli 2022.
Bahkan ada juga warganet yang mengunggah foto-foto saat Presiden Jokowi membagikan sertifikat kepada masyarakat dengan mempertanyakan pelanggaran pidana.
"Duhai para pakar hukum di Indonesia.. Apakah pembagian sertifikat palsu oleh seorang Kepala Negara tidak termasuk pelanggar pidana? Bukankah hukum itu berlaku untuk seluruh warganegara, tidak terkecuali?" tulis @NayoanAngel***.
Baca Juga: Jenazah Eril Tiba di Indonesia, Tagar Bandara Soetta Trending Nomor 1 di Twitter
Ada juga yang menghujatnya dengan sembari terus menaikan tagar sertifikat palsu presiden cuitannya.
"#SertifikatPalsuPresiden #SertifikatPalsuPresiden Malu mah udah kagak ada lagi stok abeees," tulis @babahli***.
Tagar dengan topik sertifikat palus presiden itu terus digaungkan warganet dan telah mencapai hampir 6 ribu cuitan.
Baca Juga: Tagar Boycott India Trending Terus di Twitter Usai Politisi Partai Penguasa Hina Islam
Sekadar diketahui, sekitar 300 sertifikat redistribusi tanah yang telah diterima masyarakat sekitar Jasinga dan Pamijahan, Bogor, dikabarkan sempat disita Satgas BLBI.
Pasalnya, lahan tersebut merupakan bagian dari 500 bidang sertifikat redistribusi seluas 42,72 hektar yang dibagikan Presiden Joko Widodo pada September tahun lalu.
Ramainya perbincangan tentang dugaan pembagian sertifikat palsu presiden itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto sempat angkat bicara.
Baca Juga: Sabrina Chairunnisa Trending di Twitter Usai Menikah dengan Deddy Corbuzier
Menurutnya objek tanah di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah.
"Bahkan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Hadi, dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.
Namun demikian, kata Hadi, dengan adanya permasalahan tersebut maka BPN akan berkoordinasi dengan Satgas BLBI menyelesaikan persoalan.
Baca Juga: Selfie dengan Ridwan Kamil di Tengah Duka, Fitri Bazri Dikecam Warganet hingga Trending di Twitter
"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan kepolisian," ungkap Hadi.
Tak hanya itu, Hadi juga tengah berupaya mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul. Dia menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan.
"Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," pungkasnya.***