ISU BOGOR - Kasus Covid-19 saat ini semakin melonjak. Pemerintah tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurai kenaikan kasus Covid-19.
Namun, Wali Kota Bogor, Bima Arya menilai kebijakan PPKM yang saat ini diterapkan masih belum efektif.
Ia mengusulkan ada kebijakan pembatasan yang lebih ketat di tingkat makro.
"Jadi selama ini PPKM yang berjalan di wilayah tidak akan mampu untuk mengatasi persoalan ketika tidak diimbangi dengan kebijakan yg lebih tegas dan ketat di wilayah makro," kata Bima Arya saat Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM) Kota Bogor, Minggu 27 Juni 2021.
Akan tetapi, Bima mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperkuat kebijakan tersebut.
"Karena apapun yang dilakukan tidak mungkin melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Terus Meningkat, Bima Arya Batasi Aktivitas Warga Kota Bogor
"Jadi tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah pusat harus berani mengambil langah-langkah kebijakan yang lebih ketat.
"Mungkin tidak dipukul rata secara nasional, tapi bisa diberlakukan sesuai dengan kedaruratan wilayahnya," imbuhnya.
Baca Juga: Lonjakan Kasus Covid-19, Bima Arya : Keadaan Kota Bogor Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Kebijakan tersebut, lanjut dia, misalnya ada pembatasan yang lebih ketat di Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, dan lain wilayah lainnya.
"Sifatnya berbasis regional yang paling terdampak dengan status zona merah," pungkasnya. ***