ISU BOGOR - Para Wali Kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan kembali dana keluarhan. Hal itu terungkap dalam rapat dewan pengurus Apeksi di Kota Bogor, Sabtu 6 Maret 2021.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya menyebutkan selain itu ada juga beberapa poin rekomendasi krusial yang bakal disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Terkait dana kelurahan menurutnya penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.
Baca Juga: Bima Arya Protes Omnibus Law karena APEKSI Tak Pernah Dilibatkan Dalam Perumusan
“Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan," katanya.
Sebab, kata Bima Arya di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan.
"Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi,” ungkapnya.
Baca Juga: Nah, Camat dan Lurah Kota Bogor Diberi Pencerahan Pengelolaan Dana Kelurahan, Ada apa?
Kemudian terkait dengan Pilkada serentak, lanjut Bima, Apeksi meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.
“Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain,” ujar Bima.
“Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak," katanya.
Pihaknya juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak.
"Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga,” tambahnya.
Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
“Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota,” kata Bima.
Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.
“Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya. “Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi,” tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.
Selain tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, tampak hadir Marten Taha (Wali Kota Gorontalo), Aminullah Usman (Wali Kota Banda Aceh), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), Abdullah Abu bakar (Wali Kota Kediri), Maulan Aklil (Wali Kota Pangkalpinang), Dewanti Rumpoko (Wali Kota Batu).
Selain itu, hadir juga SN Prana Putra Sohe (Wali Kota Lubuklinggau), Jefirstson R Riwu Kore (Wali Kota Kupang), Khairul (Wali Kota Tarakan) Richard Louhenapessy (Wali Kota Ambon). Sementara secara daring hadir Firdaus (Wali Kota Pekanbaru) dan Dedy Yon Supriyono (Wali Kota Tegal).
Usai rapat, Apeksi juga melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Forum Rektor Indonesia, UCLG, Systemiq, Katadata dan Universitas Pertamina.***