ISU BOGOR - Satu pekan pascapencanangan vaksinasi di Kota Bogor, jumlah tenaga medis yang telah menerima vaksin sebanyak 1.432 orang atau baru 10 persen dari jumlah penerima vaksin sebanyak 9.150 tenaga medis.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan,saat ini vaksinasi di Kota Bogor terkendala sulitnya para penerima vaksin untuk melakukan daftar ulang melalui website pemerintah pusat atau menerima pesan singkat (SMS blast).
"Jadi nakes kita ada yang belum menerima sms blast, belum direspon, sulit mengakses aplikasi peduli lindungi," papar Bima, Kamis 21 Januari 2021.
Baca Juga: PPKM Resmi Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021
Baca Juga: Pengungsi Alami Trauma Pasca Gempa Bumi di SulBar, Kemensos: Kebutuhan Pemulihan Terpenuhi
Bima pun melanjutkan, saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menanggapi permasalah itu.
Secara teknis, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, mengakui bila ada keterlambatan target dari yang seharusnya sudah mencapai 50 persen.
"Vaksinasi Kota Bogor berjalan lamban karena terkendala sistem daring yang dibuat pemerintah pusat," kata Retno.
Kata dia, sekira sembilan ribu penerima vaksin terdaftar diambil dari data pusat selanjutnya para penerima vaksin akan menerima sms blast. Dari tahap sms blast itu saja, lanjut Retno belum semua nakes yang menerima.
Baca Juga: Jokowi Sebut 3 Upaya Pemerintah Tangani Pandemi, Apa Saja ?
Baca Juga: Duka di Awal Tahun 2021 : 166 Jiwa Meregang Nyawa, 1.896 Rumah Rusak
Selanjutnya, setelah menerima sms blast, kendala kedua para penerima vaksin tidak bisa login akses pedulilindungi.id dimana para nakes mendapatkan lokasi, hingga waktu penentuan vaksin.
"Setelah saya konsultasikan ke pusat, Kementerian Kesehatan juga menerima keluhan hampir sama di berbagai daerah," papar Retno.
Pemerintah pusat pun berjanji akan memperbaiki sistem itu dalam beberapa hari. Kata Retno, pemerintah daerah tidak bisa melakukan vaksin tanpa sistem manual, lantaran laporan vaksinasi harus terekam secara sistem.
"Maunya kita manual saja, tapi tidak bisa. Karena harus tersistem, bila tidak tersistem maka vaksin kiriman tahap dua tidak akan diberikan sesuai kebutuhan," lanjutnya. ***