ISU BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta Habib Rizieq Syahab melakukan test Covid ulang.
Sebelumnya, Habib Rizieq melakukan test swab PCR secara mandiri tanpa sepengetahuan Pemkot Bogor.
Wali Kota Bogor Bima Arya bercerita, sesuai kesepakatan Kamis 26 November 2020 malam, swab akan dilakukan pada Jumat 27 November 2020 pagi sepengetahuan Pemkot Bogor dengan difasilitasi RS UMMI tempat Habib Rizieq dirawat.
Baca Juga: Diam-Diam Habib Rizieq Tes Corona Sendiri di RS Bukan Rujukan, Bima Arya Minta Test Ulang
Selanjutnya Jumat siang, Bima mendapat kabar, Rizieq telah dilakukan PCR tes secara mandiri dan tanpa sepengetahuan rumah sakit.
Hal itu dikatakan, Wali Kota Bogor Bima Arya saat memberikan keterangan di Balai Kota Bogor, Jumat sore. Ia menilai, Rizieq secara diam-diam melakukan test secara mandiri tanpa sepengatahuan pemkot dan rumah sakit.
"Kami menyayangkan hal itu karena semestinya sudah dipahami kesepakatannya pelaksanaan PCR tes harus diawasi oleh dinkes dan disepakati dikirim kemana."
Baca Juga: PA 212 Ngotot Reuni, Slamet Ma'arif: Lo Turunin 1 Baliho, Gw Kibarkan 1000 Bendera Habib Rizieq
"Kami sangat menyangkan hal itu, dan kalau pelaksanaan itu tanpa diketahui rumah sakit. Semestinya pihak rumah sakit bisa memantau, memonitor dan mengendalikan semua prosedur kesehatan di rumah sakit," kata Bima Arya.
Berdasarkan laporan, Rizieq melakukan uji sampel PCR test difasilitasi MER-C dan sedangkan informasi Satgas Pusat, MER-C tidak terdaftar sebagai fasilitas rujukan Covid-19.
Untuk itu, Bima Arya pun meminta agar RS UMMI kembali mamfasilitasi untuk dilakukan PCR tes ulang. Ia pun menugaskan dinas kesehatan bersama tim melakukan test covid ulang Jumat sore.
Baca Juga: Kota Bogor Laporkan Kasus Kematian Tertinggi Pasien COVID-19 pada 26-27 November
Bima menegaskan, apa pun hasilnya, dirinya sebagai Kepala Satgas Kota Bogor wajib mengetahui secara realtime kondisi Habib Rizieq. Hal itu untuk memastikan penanganan Covid-19 di Kota Bogor sudah sesuai prosedur.
Selain itu, sudah menjadi kewajiban sebagai kepala daerah untuk menekan penyebaran, juga melindungi para tenaga medis dan fasilitas rumah sakit agar dapat mematuhi protokol kesehatan.***