Network
Maka dari itu, ia menilai kesalahan itu harus segera diperbaiki. Setelah PTUN Jakarta memutus gugatan tersebut.
Pihaknya berharap Jaksa Agung tidak mengajukan banding dan segera menjalankan putusan hakim.
Ia juga meminta Jaksa Agung menegaskan kemauan pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Sebab pemerintah masih memiliki willing untuk mengungkap perkara ini dan tentu harus diiringi dengan tindakan-tindakan cepat, strategis, untuk mempercepat perkara ini ke pengadilan, juga kasus-kasus HAM lain," ungkapnya.
Baca Juga: Kembali Tersangka, Kuasa Hukum Habib Bahar bin Smith: Ini Dibuat-buat dan Kriminalisasi
Sekadar diketahui dalam laman resmi sipp.ptun-jakarta.go.id, putusan tersebut berbunyi:
"Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan TERGUGAT berupa Penyampaian dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 16 Januari 2020, yang menyampaikan : ".....Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya KOMNAS HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM...."adalah Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.
Menghukum TERGUGAT untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.***
