“Pembagian alokasi ditentukan oleh Kementerian ESDM hanya dengan memperhitungkan kebutuhan (permintaan) dari Kabupaten/Kota sebagaimana usulan," ucapnya.
Baca Juga: Dihadang Aparat, Tak Gentar Ratusan Mahasiswa Kepung Istana Bogor
Akibatnya terjadi manipulasi pengisian buku catatan (logbook), karena banyak persentase ke pengecer maka akibatnya harga HET elpiji bersubsidi semakin tidak terkendali (harga terus meningkat)
KPK juga menemukan adanya dugaan indikasi pembelian tabung elpiji 3 kilogram secara rutin dalam jumlah banyak yang diduga dilakukan oleh golongan Rumah Tangga (RT) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
KPK juga menyatakan bahwa penentuan alokasi elpiji bersubsidi per daerah atau per wilayah justru berdampak kesulitan di level operasional.
Karena jika ada kekurangan atau kelangkaan pasokan (defisit) elpiji di suatu daerah itu tidak dapat dipenuhi oleh daerah lain yang justru sedang kelebihan (surplus) pasokan meskipun lokasinya berdekatan/berbatasan.
Sehingga kelebihan pasokan elpiji di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sedang mengalami kekurangan atau kelangkaan pasokan.****