Network
ISU BOGOR - Masih tingginya angka kasus Covid-19, terlebih di dunia hingga saat ini pandemi telah menimbulkan angka kematian hingga 640.000 jiwa dari angka kasus 15,8 juta. Data tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) melalui video confrence dihadapan Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, Senin 27 Juli 2020.
Dikutip IsuBogor.com dari Pikiran-Rakyat.com dalam kesempatan itu Jokowi memberikan 3 arahan kepada seluruh jajarannya untuk berhati-hati dan meminta jangan sampai aura krisis dan semangat menangani krisis ini hilang.
"Yang pertama, komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun," ujarnya.
Baca Juga: Masih Zona Kuning, Bogor Raya Bersiap Hadapi AKB?
Ia menganggap aura krisis kesehatan tersebut harus terus digaungkan hingga tersedianya vaksin dan dapat digunakan secara efektif. Tak hanya itu, ia juga menekankan tidak ada pembubaran Satgas Covid-19 baik di pusat maupun di daerah.
"Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah, sekali lagi, mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan," tambahnya.
Kedua, lanjut Presiden Jokowi, untuk bidang kesahatan, ia kembali mengingatkan kepada Satgas Covid-19 untuk memberikan prioritas terhadap delapan provinsi. Delapan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. "Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia," jelasnya.
Baca Juga: Angka Positif Nasional Tembus 100.000, Pemerintah Nilai Masyarakat Kurang Disiplin
Ia juga mengatakan bahwa targetnya adalah menurunkan angka kematian serendah-rendahnya dan meningkatkan angka kesembuhan. Presiden Jokowi juga ingin kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat mungkin.
Menurutnya testing, tracing, dan treatment (3T) harus benar-benar dilakukan secara masif dan agersif. "Dan di lapangan jika masih ditemui peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab, APD, dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan segera selesaikan, segera bereskan," tambahnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menganggap penyerapan stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang.
"Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli. Dari total stimulus penanganan Covid, yaitu sebesar Rp695 triliun yang terealisasi baru Rp136 triliun. Artinya baru 19 persen. Sekali lagi, baru 19 persen," jelasnya.
Baca Juga: Mahasiswa di Bogor Apresiasi Ketegasan Polri Terkait Penanganan Kasus Djoko Tjandra
Data yang lain, menurutnya, di perlindungan sosial 38 persen, UMKM 25 persen yang termasuk penempatan dana di HIMBARA Rp30 triliun, sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen, serta dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5 persen, lalu insentif Usaha 13 persen.
Menurutnya, hal tersebut harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan terobosan, bekerja lebih cepat, agar masalah yang disampaikan bisa diselesaikan.
Perlu diketahui, artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com berjudul "Jokowi Soroti Stimulus Penanganan Covid-19 yang Baru Terserap 19 Persen" pada Senin 27 Juli 2020.
Baca Juga: Jumlah Kasus Positif Indonesia Tembus 100.000, Kota Bogor Sumbang 5 Kasus Baru
"Kalau masalahnya ada di regulasi (dan) di administrasi segera dilihat betul. Kalau memang regulasi ya revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah," ungkapnya.
Presiden Jokowi pun mengungkapkan aura dalam menangani krisis pandemi ini sangat penting. "Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di Komite itu kelihatan sangat sibuk, ke sana-ke sini, ke sana-ke sini gitu lo, kita auranya krisis ada," pungkasnya.***(Tita Salsabila/Pikiran-Rayat.com)
