Network
ISU BOGOR - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan dirinya siap mengkampanyekan menolak ide Jokowi 3 periode karena jangan sampai hanya satu kebenaran dikehendaki rakyat.
"Satu kebenaran itu yaitu kebenaran M Qodari yang disampaikan terus menerus dalam skala massif lalu dibantu survei dimana survei sudah 44 persen yang setuju yaitu pemilih PDIP," katanya dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa 22 Juni 2021.
Maka dari itu, Refly Harun kembali menegaskan jangan sampai kemudian di masyarakat ada pikiran bahwa Jokowi 3 periode yang berpasangan dengan Prabowo itu sebagai sesuatu yang dikehendaki rakyat.
Baca Juga: Soal Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Refly Harun: Khawatir Covid-19 Jadi Pintu Masuk
"Makanya saya dalam debat dengan M Qodari saya mengatakan kita harus membedakan antara aspirasi dan publikasi. Jadi aspirasi itu sifatnya bottom up atau dari bawah dari keinginan masyarakat," kata Refly.
Tapi kalau publikasi, lanjut Refly, ada konsep atau sesuatu yang datangnya dari elite kemudian ingin diketahui publik, lalu disosialisasikan dan dipublikasikan dengan media tertentu.
"Dan publikasi itu sifatnya top down. Saya ingin mengatakan ide 3 periode Jokowi - Prabowo, pastilah sebuah ide yang sifatnya top down," tegasnya.
Baca Juga: Refly Harun Ungkap Alasan Kritik Pedasnya pada Pemerintah
Pihaknya memastikan bahwa ide Jokowi 3 periode itu adalah kehendak elite atau lingkaran kekuasaan yang memang menginginkannya.
"Entah motivasinya apa, tapi yang paling penting adalah agar tetap berkuasa lama, karena kalau berbicara rezim itu tidak bicara presidennnya saja, tapi juga orang-orang diseputar kekuasaan presiden yang tentu sedang menikmati kue kekuasaan selama 7 tahun terakhir," ungkap Refly.
Inilah yang sebenarnya, lanjut Refly Harun, gagasan atau ide Jokowi 3 Periode atau Jokowi-Prabowo harus ditolak bahwa kekuasaan atau rezim dijadikan tempat pusat kenikmatan terus menerus tanpa keinginan memelihara demokrasi.
"Karena itu saya ingin mengkampanyekan ayo kita tolak ide tiga periode, ayo kita tolak Jokowi - Prabowo yang notabene adalah tiga periode. Alasannya karena dia tidak mau masuk pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan," tegasnya.***
