Network
ISU BOGOR - Pengamat Politik, Rocky Gerung, menyayangkan jika benar ada 9 menteri positif COVID-19, tapi hanya 4 orang saja yang mengumumkan statusnya.
Padahal, kata Rocky, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberi contoh bahwa seorang pejabat itu harusnya memberi tahu kepada masyarakat.
"Supaya publik tahu ada kebijakan yang tertunda, kan itu intinya kan," katanya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 3 November 2020.
Sekadar diketahui di kabinet Presiden Joko Widodo ini sudah ada 4 menteri yang terus terang mengumumkan positif COVID-19 yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, (mantan) Menteri KKP Edhy Prabowo, Menteri Agama Fachrurazi, dan terakhir adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru saja mengumumkan positif COVID-19 hari ini.
Baca Juga: Hadiri Reuni 212, Rocky Gerung: Markas FPI Bukan di Petamburan, Tapi di Jalan Perubahan
"Kalau ada 9 orang tidak memberitahu itu artinya ada sembilan kementerian yang kebijakannya terbengkalai, selama dua minggu itu," katanya.
Disitu, lanjut Rocky, logika COVID-19 itu tidak dipakai dalam upaya untuk menerangkan fungsi, dari PCR, kalau itu menyangkut pejabat publik.
"Jadi, diam-diam disembunyikan karena takut nanti pasar bergejolak, lalu kurs polabilitasnya jadi liar kan itu, persoalannya," ungkapnya.
Sama juga sebetulnya, lanjut Rocky, dengan kebiasaan pejabat untuk korupsi, jika nilainya besar dibiarkan.
Baca Juga: Polemik Swab Habib Rizieq, Rocky Gerung: Ada Permainan Politik Dibalik Isu COVID-19 Ini
"Nanti ditunggu momentum baru di OTT, itu sama saja. Bicara kekuasaan, mengolah kebijakan publik, itu betul-betul buruk," ungkapnya.
Dikaitkan dengan memanasnya situasi politik dimana pemerintah memburu Habib Rizieq dalam kasus pelanggaran protokol kesahatan COVID-19, Rocky menilai pemerintah membuat panik.
"Terutama karena dua hal, pertama baru belakangan, kita tahu bahwa Istana (pemerintah) menyembunyikan status dari menteri-menteri yang kena COVID-19, itukan menteror publik," tukasnya.
Sebab, ada anggapan, setelah habis rapat yang dilakukan belum lama ini dengan DPR, lalu DPR berbicara jaga jarak atau habis bertemu dengan kepala daerah.
Baca Juga: Habib Rizieq Diganggu, Netizen: Pansos dan Carmuk Bima Arya Mah, Doakan Biar Dapat Kursi Menteri
"Itu kan harus diumumkan, karena pejabat publik potensial untuk berhubungan dengan segala macam sektor. Habib Rizieq terbatas aktifitasnya, hanya di Petamburan saja," ungkapnya.
Namun, bukan dalam rangka itu, membandingkan antara kasus protokol COVID-19 Habib Rizieq dengan keterbukaan pemerintah terkait pejabatnya yang positif.
"Kita ingin agar supaya jika pemerintah, ingin secara konsisten menerapkan secara protokol kesehatan, maka juga sebetulnya dia secara konsisten, terlebih dahulu menerapkan protokol bernegara," ujarnya.
Terkait dengan itu, persoalan bernegara adalah tanggungjawab kepala negara.
Baca Juga: Alhamdulillah! Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Mulai Membaik
"Kepala negara harusnya tegur, menteri yang menyembunyikan status COVID-19, itu baru benar ada protokol bernegara, karena dia pembuat kebijakan publik," ungkapnya.
Maka dari itu, apa tujuannya dengan dalih menegakan protokol kesehatan hanya kepada orang-orang tertentu, khususnya yang dimusuhi negara.
"Tapi negara sendiri tidak tahu arti protokol bernegara, itu jadi soal itu," katanya.***
