ISU BOGOR - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegur jajaran dibawahnya terkait 'lemah'nya penegakan disiplin protokol kesehatan (Prokes) di masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegur Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Berikut pidato lengkap Jokowi yang menegur jajarannya terkait lemahnya penegakan disiplin protokol kesehatan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 16 November 2020 yang disiarkan secara daring di saluran YouTube Sekretariat Presiden:
Baca Juga: Tegas! Jokowi Perintahkan Polisi-TNI Tindak Kerumunan Massa
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pentingnya Kerjasama Kesehaan di KTT ASEAN
Baca Juga: 3 Alasan Ini yang Bisa Membuat Jokowi Kehilangan Kekuasaan, Mirip Soeharto Tahun 1998?
Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di masa pandemi ini telah kita putuskan, pembatasan-pembatasan sosial termasuk didalamnya adalah pembubaran, kerumunan.
Oleh sebab itu penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan, harus terus dilakukan, tidak ada yang kebal virus corona.
Semuanya bisa terinfeksi virus ini, dan juga bisa menularkan ke orang lain, untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan covid-19, untuk menindak secara tegas.
Jika ada yang melanggar, pembatasan pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti pengawasan dan penegakan aturan, secara konkrit di lapangan.
Untuk membuat pengendalian covid-19, menjadi berjalan efektif, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
Saya juga minta kepada Mendagri untuk, mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, Walikota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat jangan malah ikut berkerumun.
Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan, agar betul-betul menjalankan aturannya secara tegas konsisten dan tidak pandang bulu.
Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum, dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan adalah keharusan, keharusan.
Berdasarkan data terakhir yang saya peroleh, per tanggal 15 November 2020. Saya senang dengana angka-angka yang saya bacakan ini, rata-rata kasus aktif covid-19 di Indonesia, 12,82%
Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata kasus aktif covid-19 dunia yang mencapai, 27,85%. rata-rata kesembuhan covid-19, juga bagus yaitu mencapai 83,92 %. Ini juga lebih baik jauh lebih baik dibandingkan angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,73 %
Tapi, kita harus masih, bekerja keras untuk menekan, angka rata-rata kematian, lebih rendah lagi, karena saat ini masih, berada di angka 3,26%. Ini lebih tinggi sedikit dari rata-rata kematian dunia, yaitu diangka 2,43%
Dan angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali, karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan.
Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, para medis, menjadi sia-sia, karena pemerintah tidak bertindak tegas.
Untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada.
Kita harus menghargai pengorbanan para dokter, perawat, tenaga medis dan para medis yang telah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bekerja keras menyelamatkan pasien dan tidak bertemu keluarga.
Saya dilapangan tahu mengenai ini. Saya juga ingatkan kepada ketua gugus tugas, ketua satgas, penanganan covid-19 untuk terus, melakukan pencegahan penyebaran covid-19.
Karena anggaran pemerintah, yang keluar ini sudah berjumlah triliunan rupiah, jangan sampai kita kehilangan fokus kendali dalam penanganan covid-19 ini.***