ISU BOGOR - Perlahan mulai terungkap sejumlah fakta terkait situasi dan kondisi Timor Leste yang sedang berada diambang kebangkrutan akibat krisis ekonomi dan salah urus. Bahkan, hal tersebut diakui salah satu elit partai pemerintah Fretilin yang menyebutkan penderitaan rakyat Timor Leste saat ini, akibat tidak becusnya kepemimpinan terdahulu.
Wakil Ketua Fraksi Fretilin Francisco Miranda Branco menyatakan bahwa Timor Leste telah menempuh perjalanan panjang yakni hampir satu setengah dekade dengan dana kami sendiri dan bantuan dari mitra untuk pembangunan nasional.
"Untuk waktu yang cukup lama sebagai sebuah negara, kami telah menghabiskan banyak uang, tetapi belum berinvestasi, uang habis hanya menguntungkan sebagian golongan,” keluh Francisco sebagaimana dilansir Oekusi Post media lokal Timor Leste, Jumat 2 Oktober 2020.
Baca Juga: Australia Terlibat Invasi Indonesia ke Timor Leste? Simak Paparan Ini
Meski kondisi riil negaranya sudah berbeda dengan kondisi tahun 2002 hingga 2007 yang jauh lebih sulit, namun Francisco enggan mengakui keberhasilan Xanana Gusmao, malah menuding sebaliknya sebagai biang dari kebangkrutan.
"Konsekuensi dari politik ini adalah hingga sekarang setelah kita mengeluarkan dana senilai 14 miliar dollar AS, rakyat kita masih menderita karena kesulitan air bersih," ungkap Branco.
Tak hanya sulitnya air bersih di pelosok, Branco menilai, kondisi ibukota negara Timor Leste yakni Kota Dili, rakyatnya mengalami penderitaan serupa sejak 2015, padahal sesuai metode Renstra Pembangunan Nasional 2011-2030 harusnya dirasakan.
Branco menilai, ibu kota Díli dulu termasuk kota bersih dengan tata kota yang baik.
Baca Juga: Miliki Cadangan Gas dan Helium, Australia Dituding Rampok Sumber Daya Alam di Timor Leste
“Hari ini karena kita tidak menata dengan baik sesuai dengan rencana urbanisasi untuk menjadikan ibu kota Dili sebagai pintu dunia, kita justru menjadikan sebagai wilayah urbanisasi pedesaan di ibu kota negara kita,” keluh Branco.
Branco juga menuding proyek pembangunan rumah Milenium Development Goals (MDG) yang sudah dilaksanakan banyak menghabiskan dana, tapi hanya menguntungkan negara lain.
"Karena bahan bangunan untuk rumah MDG itu didatangkan dari negara lain, namun pada akhirnya masyarakat tidak menggunakan rumahnya," lanjut Branco.
Meski demikian, Branco lupa dan tidak mau menyebut laporan audit court proyek Kawasan Khusus Ekonomi dan Pasar Sosial (ZEESM) di Daerah Administratif Khusus Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) yang diduga banyak terdapat penyimpangan berdasarkan laporan itu sendiri.
Baca Juga: Ini Alasan Timor Leste Abadikan Nama Presiden RI ke-3 BJ Habibie di Jembatan Kota Dili
Branco hanya mengulangi apa yang dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Fretilin Mari Alkatiri dalam dialog dengan struktur dan pendukung Fretilin di sub-distrik Nain Feto, Dili pada 19 September.
Saat itu, Alkatiri mengatakan selama ini Fretilin berkontribusi untuk keluar dari krisis, bukan memprovokasi untuk menciptakan krisis.
"Sudah lama, negara salah jalan dengan membelanjakan uang rakyat, tapi tidak ada hasil yang signifikan bagi rakyat."
"Bukan mementingkan orang miskin, tapi lebih sibuk dengan mega proyek untuk mencari untung, ini jelas tidak menguntungkan rakyat," kata Alkatiri.
Setelah 13 tahun situasi proses politik mulai Timor Leste terus memanas. Bahkan AMP (Aliansi Perubahan untuk Kemajuan) sendiri melupakan rencana untuk menjatuhkan pemerintah dan perdana menteri Taur Matan Ruak.
"Kalau ini dilakukan terus menerus, kita tidak berkontribusi untuk kebaikan masyarakat dan negara, ambisi seperti ini harus dihentikan," imbuhnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat, António da Conceição alias Kalohan salah satu petinggi koalisi kepemimpinan Xanana Gusmao meminta kejujuran parpol dan pemimpin politik lain (Fretilin) untuk mengakui bahwa situasi yang mereka hadapi sejak tahun 2002 sudah tidak sama lagi seperti situasi saat ini.
Baca Juga: Setelah Trump Positif, Klaster Corona Gedung Putih Makin Berbahaya
Kalohan menjelaskan, situasi sulit sekarang bukan hanya terjadi saat ini, tetapi sudah lama terjadi sejak tahun 2017 ketika beberapa pihak berdiri tanpa keyakinan untuk mengakselerasi kepemimpinan pemerintahan ketujuh.
“Realitas inilah yang harus kita ciptakan dampak yang langgeng terhadap sampah saat ini,” jelas Kalohan.
Ia menambahkan, semua deklarasi yang mengutuk pemerintah CNRT dan sekutunya yang menghabiskan dana 14 miliar dan tidak membuahkan hasil adalah pernyataan tidak mengakui kepemimpinan Kay Rala Xanana Gusmao.
Baca Juga: Kenakan Nomor Kramat 7, Cavani Ingin Seperti Legenda Man United Cantona
Kalohan menjelaskan, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pelosok yang kini hidup dengan penerangan merupakan hasil pembangunan pada pemerintahan sebelumnya.
Saat ini, organisasi kerjasama pembangunan ekonomi, melalui laporannya, mengklaim bahwa Timor Leste telah keluar dari negara yang rapuh.
Sebab telah banyak investasi dari pemerintah sebagai bagian dari upaya meredam konflik di negara tersebut.
Paket referendum pada pemerintahan keempat yang dilaksanakan di wilayah Timor Timur, merupakan instrumen mitigasi politik untuk menormalisasi situasi politik dalam negeri.
Baca Juga: Bentrok, Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusak Mobil Tahanan
Untuk memulangkan pengungsi akibat krisis politik-militer yang terjadi pada tahun 2006-2007.
“Hari ini kami berdiri sebagai negara dengan kedaulatan total, ini juga berkat CNRT."
"Oleh karena itu, sebagai sekutu CNRT, kami juga mengakui beberapa hal yang tidak baik, tetapi kami juga tidak setuju bahwa pemerintahan sebelumnya membuang-buang uang dengan sembarangan dan dana yang dikeluarkan senilai 14 miliar rupiah tidak membuahkan hasil,” kata Kalohan.
Sedangkan hasil 10 tahun kepemimpinan, harus diakui saat ini listrik telah menyala selama 24 jam. Padahal saat itu program ini sempat ditolak oleh Fretilin melalui pemungutan suara di parlemen nasional, pembentukan lembaga negara, pembangunan jalan protokol hampir selesai dan sebagainya.***