ISU BOGOR - Pemerintah Arab saudi kini membolehkan jemaah haji luar negara mendominasi 70 persen kuota yang ditetapkannya sebanyak 10 ribu orang pada masa Pandemi Covid-19 ini.
Dikutip isubogor.com dari Galamedianews.com, dilansir SaudiNews50 dan Haramain Sharifain, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memutuskan porsi jemaah haji warga lokal Saudi hanya 30 persen dan sisanya dari luar negeri.
Jemaah haji dari WN Saudi terbatas hanya untuk petugas kesehatan dan petugas keamanan yang telah sembuh dari virus corona.
Baca Juga: Singgung Banyak Presantren Tak Memiliki IMB, Ribuan Santri Akan Demo DPRD Cirebon Besok
Para jemaah haji lokal bakal dipilih dari database pasien yang telah sembuh dan memenuhi standar kesehatan, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka selama masa pandemi corona. Proses pemilihannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sedangkan jemaah haji non-Saudi akan dipilih dari para pendaftar yang memenuhi semua standar kesehatan dan telah melengkapi dokumen hingga batas waktu yang ditentukan.
Syarat untuk mendaftar haji bagi jemaah haji non-Saudi antara lain diprioritaskan bagi mereka yag tidak menderita penyakit kronis apa pun. Mereka yang memiliki sertifikat uji laboratorium PCR.
Kemudian Mereka yang belum pernah menunaikan haji sebelumnya. Usia berkisar antara 20 hingga 50 tahun.
Mereka pun harus Berkomitmen untuk mematuhi periode karantina yang ditentukan sebelum dan sesudah haji.
Harus memiliki surat izin tinggal (Iqamah) yang valid. Mereka yang hanya mengantongi visa wisata, kunjungan keluarga atau bisnis, tidak diperkenankan mendaftar.
Baca Juga: PPDB Jawa Barat 2020, Masyarakat Adukan 27 Kasus Pelanggaran ke Ombudsman
Pendaftaran dilakukan via Localhaj.haj.gov.sa selama empat hari, mulai hari ini, 7 - 10 Juli.
Kandidat yang terpilih akan mendapatkan informasi lewat SMS dan email pada 12 Juli 2020.
“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkeinginan untuk melaksanakan ritual haji dengan mengikuti standar kesehatan tertinggi dan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi para jemaah,” ujar Kementerian Haji dan Umrah.***