ISU BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak para pemimpin negara-negara ASEAN untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas krisis kekerasan di Myanmar.
Desakan itu disampaikan Kepala Negara menyusul berbagai aksi kekerasan yang dilakukan junta militer terhadap rakyat Myanmar. Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh Partai National League for Democracy (NLD) untuk mengambil alih kekuasaan. Kudeta tersebut membuat Myanmar kembali dikuasai militer.
“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” tegas Presiden Jokowi di Istana Bogor.
Baca Juga: Tuduhan Rasial Merupakan Krisis Terparah Kedua di Kerajaan Inggris Setelah Kematian Putri Diana 1997
Baca Juga: Isu Rasial Kerajaan Inggris, Pangeran Harry Akui Hubungan dengan Pangeran William Telah Rusak
Negara-negara ASEAN terdiri atas Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Myanmar.
Ia menyatakan, Pemerintah Indonesia juga mendesak agar segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di negara tersebut.
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan dukacita dan simpati yang mendalam terhadap korban dan keluarga korban dari aksi penggunaan kekerasan yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan segera dihentikan.
Baca Juga: Trigana Air Tergelincir: Bandara Halim Tutup, Penerbangan Batik dan Citilink Dialihkan
Baca Juga: Kronologi Pesawat Kargo Trigana Air Tergelincir di Halim Perdanakusuma
“Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar."
"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Seperti diberitakan AFP, sedikitnya 211 orang telah tewas dalam tujuh minggu sejak pengambilalihan militer, termasuk sedikitnya 15 anak-anak, beberapa di antaranya berusia 14 tahun. sebagian besar banyak yang terbunuh oleh peluru penembak jitu di kepala.***
***