Network
"Nope, its not the solution, hanya karena dari aspek ekonomi yang memang sudah dipastikan reses ada maupun tidak dengan adanya psbb ketat ini, pemerintah pusat harus mengakui bahwa saat ini kas negara pun berantakan, apbn yg dialihkan menjadi dana darurat covid pun tidak maksimal, karena pengadaan alat alat tes covid yg kurang maksimal. Yg bicara Bapak Budi Hartono berdasarkan aspek ekonomi, bukan aspek penyakit pandemi, klo memang ingin yg terbaik memang bukan psbb yg terbaik tp LOCKDOWN, dimana LOCKDOWN pemerintah menjamin ketersediaan pangan warganya yg terkena LOCKDOWN, tapi apakah memang ada DANA nya pemerintah?" sangah Firman B Tamin.
Baca Juga: PDI Perjuangan Jakarta Curiga Anies Baswedan Punya Motif Politik di Balik PSBB Total
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pemeritah pusat mendukung penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta. PSBB secara total mulai diberlakukan mulai Senin 14 September 2020.
Anies mengakui bahwa pemerintah pusat juga menyadari adanya lonjakan kasus Covid-29 secara signifikan di Jakarta khususnya pada bulan September 2020.
Hal ini disampaikan Anies setelah melakukan rapat koordinasi dengan para menteri kabinet Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten terkait teknis pelaksanaan PSBB DKI dan strategi Jabodetabek di Jakarta.
Lihat postingan ini di InstagramSurat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER ,2020
“Iya, kalau soal dukung, (pemerintah pusat) mendukung. Jadi, pemerintah dukung, pemerintah pusat menyadari lonjakan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di bulan September ini,” ujar Anies Jakarta, Sabtu 12 September 2020.***
