Network
"Dia harus menyampaikan apa yang sudah diputuskan parlemen DPR, bukan menyampaikan perspektif pribadinya," lanjutnya.
Jadi, kata Refly, kalau Puan melakukan kunjungan ke daerah dengan mengatasnamakan DPR, maka ia tak bisa mengumpulkan orang-orang yang berasal dari PDIP saja.
Baca Juga: Aktivis Wadas di Medsos Murka, Tak Terima Bantahan Polisi soal Pengepungan Masjid: HOAX!
Kemudian, jika kunjungannya itu atas nama PDIP, maka Puan seharusnya tak boleh menggunakan seluruh fasilitas negara untuk urusan internal partai.
"Kalau kunjungan ke daerah mengatasnamakan DPR, dibiayai oleh institusi DPR tidak bisa kemudian hanya terkait mengumpulkan orang-orang yang berasal dari partai PDIP," tutur Refly.
Refly menegaskan bahwa DPR tidak punya lembaga di bawahnya, jadi seorang gubernur sah sah saja tidak melakukan penyambut terhadap ketua DPR ketika kunjungan.
"Jadi kalau misalnya seorang gubernur mau menyambut, itu courtesy, itu kunjungan kehormatan, jadi itu sebuah etika saja, tapi bukan sebuah kewajiban," jelasnya.***
