Network
ISU BOGOR - Relawan Jokowi dan Prabowo (JokPro) kukuh ingin adanya perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode.
Bahkan, relawan JokPro mendesak agar MPR segera mengamandemen UUD NRI tahun 1945 agar tujuannya bisa tercapai.
Mengetahui hal tersebut, politisi Partai Gerindra Fadli Zon dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid angkat suara.
Mereka 'menyentil' relawan JokPro yang kukuh ingin Jokowi 3 periode dengan cara mendesak MPR mengamandemen UUD NRI 1945.
Menurut Hidayat Nur Wahid, relawan JokPro lebih baik ikut persiapkan pilpres di 2024 mendatang daripada mendesak MPR memperpanjang jabatan presiden.
Sebab, kata Hidayat, desakan itu tak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 37.
Baca Juga: Fakta Kerusuhan di Masjid Wadas Versi Polri: Warga Membawa Sajam dan Melempar Batu
"Relawan JokPro, daripada dorong MPR perpanjang masajabatan Presiden Jokowi, lebih baik ikut persiapkan Pilpres yg lebih baik&demokratis," ujar Hidayat dikutip Isu Bogor dari cuitan akun Twitter-nya, Kamis, 10 Februari 2022.
"Krn dorongan itu tak sesuai dengan UUDNRI 1945 psl 37, apalagi dg adanya keputusan bersama KPU,Pemerintah&DPRRI ; Pilpres tetap pd 2024," tegasnya.
Kemudian, Fadli Zon membenarkan apa yang dikatakan Hidayat, desakan Jokowi 3 periode ini tak ada urgensinya.
Baca Juga: Bantah Kepung Warga Wadas di Masjid, Polri Ungkap Fakta: Warga Membawa Sajam...
Sebab, Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan tidak akan memperpanjang periode jabatan.
Terlebih, kata Fadli, siklus politik 5 tahunan sudah jadi kesepakatan nasional dalam demokrasi Indonesia.
"Betul, sdh tak ada urgensi n dasar utk perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden sendiri sdh bilang cukup. Tutup buku," ujar Fadli.
"Siklus politik 5 tahunan ini sdh jd kesepakatan nasional n bagian dr demokrasi kita. Apalagi sdh ditetapkan waktu pilpres Februari 2024, tinggal 2 tahun," tegasnya.***
