ISU BOGOR - Presiden Joko Widodo mendapat protes warganet di media sosial Twitter lantaran mengunggah pernyataan Bank Dunia yang menulis soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan reformasi besar Indonesia agar lebih kompeitif.
Unggahan akun Presiden Joko Widodo @jokowi pada Jumat, 16 Oktober 2020 pukul 21.31 WIB itu dibarengi pernyataaan lengka Bank Dunia melalui sebuah poster.
"Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Ini kata Bank Dunia.
Baca Juga: BIG MATCH, Manchester City vs Arsenal : Tanpa De Bruyne Citizens Jajal Meriam London
Baca Juga: Jadwal Lengkap Buka Tutup One Way Jalur Puncak Bogor, Oktober 2020
Berikut pernyataan lengkapnya," tulisnya.
Dalam poster tersebut Bank Dunia menuliskan, 'The Omnibus Law on Job Creation is a major reform effort to make Indonesia more competitive and support the country's long-term aspiration of becoming a prosperous society. It can support resilient economic recovery and long term growth in Indonesia. By removing heavy restrictions on investment and signaling that Indonesia is open for business, it can help attract investors, create jobs and help Indonesia fight poverty. Consitent implementaation of the law will be critical and will require strong implementing regulations to ensure inclusive and sustainable economic growth as well as concerted efforts by the goverment of Indonesia and other stakeholders.
The World Bank is committed to working with the Goverment of Indonesia o these reforms, towards economic recovery and a brighter future for all Indonesians.'
Dalam bahasa Indonsia, 'Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan upaya reformasi besar-besaran untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang bangsa untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Ini dapat mendukung pemulihan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Dengan menghapus pembatasan yang berat pada investasi dan menandakan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan. Pelaksanaan undang-undang yang disepakati akan menjadi penting dan akan membutuhkan peraturan pelaksana yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya bersama oleh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. '
Unggahan itu membuat komentar warganet tak terbendung, hingga Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 9.23 WIB telah ada sekitar 2.000 balasan pro kontra kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Situs Palsu Prakerja Masih Tersebar di WhatsApp, Cara Daftarnya Sangat Bertentangan, Awas Terjebak!
Baca Juga: Demo Omnibus Law Rusuh dan Strategi Jokowi Soal Vaksin COVID-19 Disorot Media Asing
"Kenapa harus dengar kata bank dunia ???
Kenapa kata rakyat tak di dengar ???
Ingat pak rakyat yg punya bangsa ini anda hanya tenaga kontak sampsi 2024
Jangan sampai anda dicatat dalam sejara bangsa ini sebagai pemimpin yg tidak mendengarkan kata rakyat," tulis akun @amira_suud.
"Kata bank dunia gak boleh ngutang lagi...harusnya kata kata rakyat yg di dengar bukan kata bank dunia," tulis akun anonim @lewnong.
"Kalo gak pengen negara ngutang lagi ya rakyatnya jgn punya mental pengemis yg dikit2 minta bantuan pemerintah," tulis @dekdeeewi.
"Temuin yang menyampaikan aspirasi pak. Dulu bilangnya kangen di demo ~," tulis @dimassdwi.
"Yg penting kita semakin maju dan rakyat semakin beruntung. Dan segera terbebas dari pandemi Covid19," tulis akun @ramayanti81.***