PPKM Darurat Belum Turunkan Mobilitas, Luhut Minta Lebih Ketat: Ini Tidak Bisa Main-main Lagi

ISU BOGOR - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang merupakan kepanjangan dari PPKM tampaknya masih belum mampu menurunkan mobilitas.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah, TNI dan Polri serius menegakan PPKM Darurat.

Adapun upaya penurunan mobilitas lewat PPKM Darurat ini, tegas Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari.

Baca Juga: Gaduh, Singkatan PPKM Berbalik Menyerang Jokowi, Pak Presiden Kapan Mundur?

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Luhut Binsar Pandjaitan Soal TKA: Mau Lockdown Tapi Ada yang Masuk ke Indonesia

Sebab indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.

"Selain itu juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan," kata Luhut dalam rapat evaluasi PPKM darurat hari kelima, Rabu 7 Juli 2021.

Maka dari itu, Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga: Gaduh, Singkatan PPKM 'Pak Presiden Kapan Mundur', Refly Harun: Akibat Pemerintah Setengah Hati Tangani Covid

Baca Juga: Luhut Pandjaitan Terus Disorot, 3 Soal Menteri Jokowi Ini Terus Diperbincangkan

“Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi."

"Karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat,” tegas Luhut.

Luhut juga memaparkan berdasarkan data analisis, Luhut menyebutkan penurunan mobilitas Jawa Bali membaik, jumlah kabupaten/kota yang berwarna hitam turun dari 35 menjadi 27.

Meskipun ada penurunan wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Bali masih perlu mendapatkan perhatian lebih ketat.

Baca Juga: Ketentuan dan Kepanjangan dari PPKM, Luhut Jelaskan Perbedaannya dengan PSBB: Kalau Lockdown Mati Rakyat Kita

“Sampai tanggal 6 juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum siginifikan."

"Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” kata Luhut.

Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30% untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50%.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Pernah Sebut Jokowi Harusnya Masuk Kopassus Saja, Kenapa?

“Ini berkali-kali saya katakan, 30% itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik,” katanya.

Lebih lanjut Menko Luhut menjelaskan ada sepuluh kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali -4,72, Tabanan Bali -7,00, Jembrana Bali -7,11, Buleleng Bali -8,42, Bangli Bali -9,53, Klungkung Bali -9,83, Denpasar Bali -10,12 dan Badung Bali -10,75.

Di Jawa Timur penurunan mobilitas meningkat. Namun, Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan paling rendah.

Baca Juga: Harga Obat Masih Tinggi, Luhut Ancam Razia Gudang Obat

Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.

Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Timur maupun di Bali belum ada kabupaten kota yang mengalami penurunan mobilitas >30 persen.

“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya >30 persen,” kata Luhut.***