ISU BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma baru-baru ini kembali menjadi perbincangan di jagat maya karena aksi blusukannya dianggap berlebihan.
Tak sedikit netizen menilai, aksi blusukan Risma hanyalah pencitraan seperti yang dilakukan semasa menjadi Wali Kota Surabaya. Namun ada yang menarik dari aksi blusukan Risma yang kemudian diabadikan dan diunggah di akun instagramnya.
Saat itu Risma mengajak para gelandangan untuk tidak lagi jadi pengemis dan tinggal di suatu tempat yang sudah disediakan pemerintah.
Baca Juga: LINK Siaran Langsung, Jokowi Reshuffle Menteri: Sandi dan Risma Masuk Kabinet
"Saya carikan rumah ya supaya bisa tinggal ya, ikut saya ya pak," tanya Risma kepada salah satu gelandangan yang duduk di trotoar jalan di DKI Jakarta, Senin 4 Desember 2020.
Seorang gelandangan yang mengaku asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini mengaku tidak mau diberi tempat tinggal oleh Risma dan memilih minta pulang.
"Kalau bisa pulang," pinta gelandangan dan diamini oleh Risma. "Baik nanti saya pulangkan, tapi nanti ikut ke kantor saya dulu ya pak, biar saya pulangkan," tutur Risma.
"Bapak mau pulang ke Mataram?, pulang kemana?," tanya Risma. "Pulang ke Asahan," jawab gelandangan itu. Dan Risma kembali menanyakan "Asahan itu mana?" kata Risma.
Kemudian dijawab oleh seorang gelandangan itu bahwa Asahan adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Utara. Risma langsung merespon dan sambil mengajaknya "Oh iya, ya udah saya pulangkan, bapak mau pulang, ikut saya dulu ya pak," ujarnya.
Baca Juga: Rabu Reshuffle, Besok Jokowi Panggil Calon Menteri: Risma dan Sandiaga Uno?
Aksi blusukan Risma mendapat tanggapan dari para netizen yang mempertanyakan keaslian para gelandangan di kawasan Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. "Perasaan ga pernah ada tunawisma di sepanjang sudirman-thamrin deh...," tulis pemilik akun @roby___n.
Sindiran pedas juga disampaikan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada Risma yang gemar blusukan saat menjadi menteri.
"Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #MenSOS," tulis Fahri.***