Network
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan peran penting kepala daerah dalam pendidikan antikorupsi di daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa komitmen dan pengawasan yang kuat dari para kepala daerah merupakan kunci untuk mewujudkan budaya antikorupsi yang baik.
“Kepala daerah harus memiliki komitmen yang kuat agar budaya antikorupsi bisa terwujud. Para penjabat (Pj) memiliki momentum bagus untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Tito.
Baca Juga: KPU Kota Bogor Siapkan Strategi Cermat dalam Distribusi Logistik Pemilu 2024
Menurut Tito, pendidikan antikorupsi sejak dini sangat penting dalam membentuk masyarakat dan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi merupakan kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum.
Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango, menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi harus diterapkan mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP. Ia menekankan perlunya memperkuat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Semua jenjang pendidikan harus dilibatkan dalam gerakan antikorupsi. Jika kita bersinergi dalam implementasi pendidikan antikorupsi, kita akan melihat dampak positifnya pada karakter peserta didik,” ujarnya.
Baca Juga: 10 Kumpulan Tema Isra Miraj 2024 yang Menarik dan Penuh Makna
Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Inspektur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Pj. Gubernur Banten, serta para kepala daerah secara langsung maupun virtual. Acara juga diikuti oleh kepala sekolah se-Indonesia secara virtual.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, KPK, dan kementerian terkait, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan Indonesia, membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi.***
