Network
ISU BOGOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah meninjau lokasi lahan eks Pamcahapat di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Jumat 5 Januari 2024.
Didampingi Kepala Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Atep Budiman, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Muhamad Hutri dan unsur wilayah meninjau dua lokasi lahan yang saling bersebrangan.
Peninjauan tersebut dilakukan dengan melihat site plan dan pengecekan lapangan terkait rencana pemanfaatan lahan.
Baca Juga: Dedie Rachim Dorong Sosialisasi Pelayanan UPTD PAL Kota Bogor Digencarkan: Ini Layanan Dasar
Sekda mengatakan bahwa Pemkot Bogor ingin melakukan optimalisasi atau mengoptimalkan lahan-lahan milik pemerintah yang bisa menjadi income, bangkitan ekonomi, atau peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).
Di kawasan BNR, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Pemkot Bogor memiliki lahan eks Pancahapat yang berada di dua blok sisi kiri dan kanan yang saling bersebrangan.
"Jadi kita lihat sebelah kanan itu (lahan samping rel double track) sudah ada site planya. Di dalam site plannya itu ada ruang terbuka hijau, ada juga rusun, ada juga untuk penempatan shelter mobil-mobil atau unit milik DLH," katanya.
Sementara itu untuk satu lahan yang berada di bawah sebelah kiri pintu masuk BNR direncanakan akan dibuat hutan kota.
Dari sisi perencanaan lanjut Sekda, Pemkot sudah memiliki rencana membuat Edu Forest.
"Edu Forest ini sudah ada perencanaanya, sudah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku nantinya ketika sudah dibangun, hanya belum ada pembiayaan," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Gelar Pangan Murah di Pasar Cibinong, Burhanudin: Mudah-mudahan Bisa Stabilkan Harga
Dari sisi pembiayaan lanjut Sekda, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun dua lahan tersebut cukup besar. Sehingga tidak memungkinkan jika pembangunan dilakukan menggunakan APBD.
Sejauh ini, Pemkot Bogor pernah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun usulan tersebut belum terealisasi.
"Mungkin provinsi melihat ini belum formalitas, makanya ini terus kita coba pelajari lagi, kita lihat nanti anggaran yang memungkinkan untuk membangun ini. Karena kan seperti kota-kota lain, untuk membangun kawasan bisnis, kawasan wisata, kawasan permukiman ini kan tidak harus selalu menggunakan APBD, tapi bisa juga bermitra dengan swasta, barangkali ini bisa dipercepat dengan kita bermitra dengan pihak-pihak swasta," ujarnya.
Selanjutnya langkah terdekat yang akan dilakukan lanjut Sekda, pihaknya akan kembali mematangkan konsep dan desain perencanaan lahan-lahan tersebut.
Ia berharap dengan begitu bisa mendatangkan bantuan baik dari pihak provinsi atau pemerintah pusat, bahkan pihak swasta.
