Network
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka. Hadir jajaran anggota Komisi VIII DPR RI, Kepala Kemenag Kantor Wilayah jawa Barat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Kepala KUA Kecamatan Ciawi, dan jajaran Pemkab Bogor.
Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, Pemkab Bogor secara konsisten memberikan penyuluhan kepada calon pengantin, serta melaksanakan pendampingan oleh tim pendamping keluarga kepada catin/capus sebagai upaya untuk membentuk keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, berdaya, produktif dan sejahtera.
Baca Juga: Lacak Kasus Cacar Monyet di Parung Panjang, Dinkes Bogor: Pasien Dirawat di RS Tangsel
“Pendampingan berupa edukasi kepada calon pengantin yang ditindaklanjuti dengan treatment dan upaya-upaya kesehatan, peningkatan status gizi, sebagai langkah pencegahan stunting bagi Catin dan Capus,” jelas Iwan.
Iwan Setiawan menambahkan, dampaknya di Kabupaten Bogor angka stunting terjadi penurunan yang cukup drastis, dari 8 %, sekarang turun menjadi tinggal 4 % lagi. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Kabupaten Bogor bisa mewujudkan zero stunting.
“Selain itu, untuk diketahui, dalam rangka memberikan kepastian hukum atau legalitas pernikahan melalui akta nikah, agar hak-hak yang sah dari pasangan suami istri, terutama perempuan dan anak, terlindungi. Pemkab Bogor bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Cibinong menyelenggarakan program isbat nikah terpadu gratis,” terang Iwan.
Baca Juga: Atasi Banjir di Bojongkulur, Bupati Bogor Iwan Setiawan Berikan Bantuan Pompa Air Portable
Iwan mengungkapkan, tahun lalu sebanyak sekitar 2.500 warga yang tidak mampu kita fasilitasi program sidang itsbat nikah gratis. Tahun depan insya Allah akan kita tambah targetnya menjadi 5.000 orang. Dan bagi mereka yang akan mengikuti program ini diberikan dulu penyuluhan pranikah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menerangkan, alhamdulillah saat ini saya melihat di Jawa Barat mulai membangun KUA dengan standar yang cukup baik untuk representasi kantor pelayanan di bidang keagamaan. Komisi VIII selain mencakup masalah keagamaan, juga masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bencana alam.
“Urusan perempuan dan anak merupakan salah satu yang trennya cukup menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah masalah pernikahan. Melalui kunjungan ini kami ingin berdiskusi dan ingin tahu bagaimana Kabupaten Bogor memiliki program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak khususnya soal pernikahan, termasuk soal bagaimana melaksanakan sosialisasi tentang pernikahan," ungkapnya.***
