Roadshow Bus KPK 2023 Sambangi Kota Bogor, Dedie Rachim: Ini Saya yang Bikin Tahun 2017

- 14 Mei 2023, 14:05 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam acara Roadshow Bus KPK 2023 di Kota Bogor, tepatnya di Lapangan Sempur, Kelurahan Sempur, Bogor Tengah, Minggu, 14 Mei 2023.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam acara Roadshow Bus KPK 2023 di Kota Bogor, tepatnya di Lapangan Sempur, Kelurahan Sempur, Bogor Tengah, Minggu, 14 Mei 2023. /Foto/Prokompim Kota Bogor
ISU BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengenang saat dirinya masih bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan dalam acara Roadshow Bus KPK 2023 yang menyambangi Kota Bogor, Minggu, 14 Mei 2023.

Menurut Dedie Rachim, Bus KPK yang berisi fasilitas untuk edukasi ini sudah ada sejak sekitar tahun 2017. Dedie menyebut bus tersebut dibuat atas inisiatifnya karena waktu itu KPK memiliki wacana akan membuka cabang di wilayah.

"Ini menjadi bagian dari pengalaman saya di KPK dulu. Bus ini saya yang bikin tahun 2017 atau 2018 dulu catnya hitam, kemudian saya tempatkan di taman pintar Jogja," kata Dedie Rachim di acara Roadshow Bus KPK 2023 bertajuk Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

"Jadi dulu ada wacana KPK buka cabang. saya bilang kalau buka cabang, miniatur KPK di daerah akan memerlukan banyak sumber daya yang dibutuhkan padahal pada saat itu yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan edukasi sosialisasi kepada generasi muda untuk belajar integritas dan meningkatkan jiwa antikorupsi," samungnya.

Baca Juga: Sentra Kuliner Bogor yang Sempat Terbengkalai Resmi Dibuka, Dedie Rachim: Ini Harus Disinergikan

Dalam kesempatan itu, Dedie juga melaporkan bahwa tingkat ekonomi di Kota Bogor berada di atas rata-rata nasional dan Jawa Barat. Capaian tersebut merupakan bagian dari semangat ASN Kota Bogor para birokrat untuk melayani masyarakat dengan sebaik baiknya.

Sehingga Dedie berharap dengan hadirnya bus KPK ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang anti korupsi dan nilai integritas kepada generasi muda untuk menciptakan generasi emas Indonesia dari Kota Bogor yang memiliki 9 nilai integritas yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil

"Teman teman KPK sekarang sudah menyentuh generasi muda untuk mempelajari nilai integritas dan antikorupsi karena. Karena yang penting bagi kita adalah mencegah ini. Untuk mencegah perlu ada edukasi terkait pemahaman pemahaman yang basic ya tentang integritas dan cara pencegahan money politik supaya kita mendapatkan para pimpinan yang berintegritas dan berjiwa anti korupsi sehingga bisa mencetak generasi emas Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim untuk datang ke Bogor untuk memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada generasi muda penerus.

Baca Juga: Ratusan Pelajar Bogor Jalani Perekaman e-KTP, Dedie Rachim: Anak 17 Tahun Prioritas Kami

Johanis menjelaskan bahwa sebuah kabupaten/kota yang memiliki kondisi ekonomi yang baik serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik, Ia meyakini bahwa wilayah tersebut tidak terjadi korupsi.

"Karena kalau ada korupsi yakin saya kondisi ekonomi tidak akan baik dan kesejahteraan tidak adakan bagus," ujarnya.

Kehadiran KPK ditengah tengah masyarakat lanjut Johanis merupakan amanah sari undang-undang untuk memberikan pemahaman dan landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan pendidikan sosialisasi dan kampanye anti korupsi.

"Program jelajah negeri anti korupsi adalah salah satu cara KPK dalam rangka meningkatkan kepedulian dan nilai-nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya lapisan masyarakat di Kota Bogor serta bus anti korupsi sebagai ikon pendidikan anti korupsi," katanya.

Baca Juga: Dedie Rachim Minta Realisasi BST 4.363 Unit RTLH di Bogor Dipercepat: Biar Masyarakat Mulai Membangun

Dalam kesempatan yang sama, Johanis juga mengajak masyarakat untuk menolak money politik menjelang atau saat pemilu mendatang. Biasanya money politik yang disebut serangan fajar akan datang dengan memberikan sejumlah uang dalam amplop atau sembako.

"Karena tradisi serangan fajar ini akan menghasilkan pimpinan yang hanya meningkatkan kepentingan pribadi dan golongan. untuk menghindari tersebut perlu memutus mata rantai serangan fajar dengan tidak terima amplop atau sembako karena yang dirugikan adalah masyarakat dalam lima tahun kedepan," ujarnya.***

 

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah