Network
/photo/2020/02/17/5107307.jpg)
ISU BOGOR - Selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sampah warga Kabupaten Bogor meningkat. Pasalnya, dari 2.900 ton sampah yang di produksi masyarakat dalam satu hari hanya 538,2 ton saja yang terangkut, sisanya sekitar 2.400 ton dipastikan gagal angkut. Sehingga kondisi tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemkab Bogor.
Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Anwar Anggana. Menurutnya produksi sampah mencapai 2.900 ton atau setengah kilogram sampah per hari dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 5,9 juta penduduk. Namun, sampah yang diangkut oleh 230 armada truk sampah dengan kemampuan satu rit sekali jalan itu hanya mampu terangkut 538,22 ton per hari atau setara 13.455 ton sampah perbulan.
Sehingga, sampah yang tidak terangkut tadi harus dibakar setiap harinya di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kecamatan Cibungbulang. "Iya itu masih asumsi ya (2.900 ton) setiap harinya. Tapi 538,22 ton yang baru terangkut dan sisanya ada sekitar 2.400 ton terpaksa harus dibakar di TPA Galuga," paparnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 16 Juli 2020.
Baca Juga: Gegara Tak Diperkenankan Masuk Bukit Alas Bandawasa, Dua Kelompok Pemuda Terlibat Perkelahian
Ia menyebutkan untuk mengatasi problem sampah tersebut ada sejumlah solusi alternatif, diantaranya dengan membagi sistem zonasi sampah dengan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) per kecamatan. Meski demikian, Anwar mengakui bahwa selama ini pihaknya sudah berupaya menyiapkan beberapa langkah strategis itu.
Namun demikian, kata dia, lantaran minimnya unit truk operasional kemudian TPAS Galuga lahannya terlalu kecil dengan luas hanya 3,7 hektar. Sedangkan Kota Bogor justru memiliki lahan lebih luas yaitu 38,7 hektare. Padahal, lokasi TPAS Galuga berada di Kabupaten Bogor dan jumlah sampah yang diproduksi warganya jauh lebih banyak.
Menurutnya, lahan tersebut akan terus dikembangkan melalui perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Pemkot Bogor. Dalam hal ini, luasan penggunaan hingga kepentingan untuk warga sekitar harus juga diprioritaskan karena sampai saat ini belum diselesaikan.
Baca Juga: Berdesakan Sejak Pagi, Pembagian Bansos di Bogor Acuhkan Sosial Distance
"Sementara begitu. Disatu sisi, yang kita punyakan 3,7 hektar, yang Kota Bogor itu 38,7 hektar. Kita bahas silang hak dan kewajibannya. Termasuk kepentingan warga sekitar. Itu belum semua, baru akan kami bahas dan kami kaji," ungkapnya.
