Network
ISU BOGOR - Terkait tiga opsi yang disampaikan Andi Mallarangeng, mantan Sekjen Partai yang tak lolos verifikasi lalu kemudian masuk Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat Moeldoko menjawab 4 poin dan dipersilakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buat partai baru.
Terkait opsi pertama Andi Mallarangeng yang menawarkan exit strategy atau Moeldoko fokus bertugas sebagai KSP mencirikan seorang pengecut.
Juru Bicara Partai Demokrat Muhammad Rahmad menilai, opsi itu adalah tawaran yg mencirikan seorang pengecut, plin plan, tidak tegas, tidak jujur atau pengkhianat.
Baca Juga: Aneh, Kini Demokrat Moeldoko Dukung AHY Jadi Gubernur Jakarta
Kata dia, sosok Moeldoko adalah cermin seorang kesatria dan prajurit sejati yang sudah teruji, berani mengambil resiko dan tanggung jawab, serta melindungi bawahan dalam segala situasi.
“Jika Andi Mallarangeng butuh teman diskusi, butuh perlindungan, butuh atasan yang tidak mengorbankan bawahan, Pak Moeldoko membuka jalan lebar untuk Andi Mallarangeng,” kata Rahmad dalam keterangan persnya, Senin 4 April 2021.
Saran kedua Andi yang menawarkan membuat partai baru, Rahmad menyatakan Demokrat KLB bersama tokoh tokoh pendiri Partai Demokrat yang dulu mereka berdarah-darah mendirikan partai tahun 2001, mempersilahkan Susilo Bangbang Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan partai baru.
Baca Juga: Ditinggal Razman, Demokrat Moeldoko PD Internal Tetap Solid
“Jangan mengambil alih kepemilikan Partai Demokrat dari para pendiri, dengan mengelabui para pengurus DPD dan DPC atas nama demokrasi. Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa. Ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas),” kata Rahmad.
Opsi ketiga Andi yang menawarkan langkah melalui pengadilan, itu adalah tawaran yang menarik dan serius untuk dijalankan.
AD ART Partai Demokrat 2020 yg menjadikan SBY ‘dewa’ penguasa tunggal didalam Partai, adalah bertentangan dengan UU Partai Politik yg ditanda tangani SBY sendiri saat jadi Presiden.
Baca Juga: Fitnah Jokowi, Demokrat Pimpinan Moeldoko Minta SBY dan AHY Minta Maaf
Tak hanya itu, nama 98 pendiri partai demokrat dihilangkan dari sejarah pendirian Partai Demokrat di AD ART 2020 dan hanya diambil satu pendiri.
“Ini tentu sangat menarik dibedah di pengadilan dan disaksikan jutaan masyarakat Indonesia dan dunia. Publik juga layak mengetahui bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang dianut dan yang dipraktekkan SBY,” paparnya.
Kata dia, publik juga bisa menguji manifesto Partai Demokrat yg katanya bersih, cerdas dan santun yg selalu didengung dengung SBY saat kampanye, saat memimpin partai dan bahkan sampai saat ini.
“Publik juga layak mengetahui secara terbuka apakah SBY sungguh sungguh menjadi pendiri partai demokrat atau bukan,” jelas Rahmad.
Keempat, Moeldoko dan DPP Partai Demokrat berterima kasih kepada Andi Malarangeng yang telah memberikan saran yang tepat untuk mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, menjadi partai terbuka, dan sungguh sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat.***
