Network
ISU BOGOR - Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengkritik kebijakan ganjil genap kendaraan. Diantaranya meminta Pemkot Bogor untuk lebih memperkuat lagi dalam penerapan di lapangan.
“Kita mengakui bahwa ganjil genap ini mampu menurunkan angka mobilitas masyarakat. Artinya masyarakat yang tidak memiliki aktivitas produktif, ya tidak diloloskan di checkpoint pembatasan ganjil genap,” ungkapnya di Bogor, Selasa 23 Februari 2021.
Ia juga menyatakan bahwa anggota dewan diberikan ruang untuk menyalurkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap setiap kebijakan melalui rapat evaluasi setiap dua minggu.
Baca Juga: Ganjil Genap di Kota Bogor Dinilai Efektif, Mobilitas Kendaraan Masuk Berkurang 9,6 Persen
Baca Juga: Pemkab Bogor Perpanjang PPKM 2 Minggu, Ini 9 Ketentuannya
“Kita menginginkan konsisten saja, seperti jam pengawasannya, petugasnya, sehingga ketika ada situasi seperti halnya kasus rombongan Moge lewat itu tidak menjadi polemik," tegasnya.
Tapi dengan respon yang cepat, pihaknya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan Forkopimda dalam mengidentifikasi dan menindak terhadap pelaku pelanggaran ganjil genap dari rombongan Moge ini.
Pihaknya berharap agar Pemkot Bogor tidak kendur dalam hal penanganan kesehatan.
Namun, lanjut dia, secara paralel diharapkan juga ada lapis penanganan ekonomi yang secara responsif terhadap kelompok terdampak dan juga usaha-usaha dibidang ekonomi.
Baca Juga: Hari Pertama Ganjil Genap Kota Bogor, 8.000 Kendaraan Diputar Balik
“Seperti yang disampaikan juga di forum, kenapa Bansos ini tidak teranggarkan? karena mereka menunggu regulasi dari pemerintah pusat," katanya.
Termasuk soal penyediaan WiFi per RW dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Itu awalnya tidak dianggarkan lagi di 2021, tapi karena kemudian kebijakan pusat, Pemerintah Kota Bogor menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
"Akhirnya kita mendapat konfirmasi itu akan dilakukan pergeseran anggaran di Maret 2021 untuk dialokasikan kembali Wifi per RW untuk dukungan PJJ,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan siap melakukan penguatan atas kebijakan ganjil genap, dan disepakati untuk lebih fokus kepada dimensi ekonominya.
Baca Juga: AWAS Penipuan, Ini Link Pendaftaran Kartu Prakerja 2021 Gelombang 12 yang Asli
"Itu sama-sama akan kita lihat ya, pemberlakukan (ganjil genap) jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu dimaksudkan untuk tetap menghidupkan ekonomi (tanpa menomorduakan dimensi kesehatan),” ungkap Bima Arya.
Data menunjukan bahwa kebijakan Ganjil Genap dan PPKM Mikro memberikan dampak bagi pengurangan mobilitas warga dan menurunnya kasus Covid-19. Namun kebijakan ini juga berdampak pada sektor ekonomi.
Karena itu Satgas Covid-19 dan Forkopimda menyepakati untuk melanjutkan kebijakan Ganjil Genap setiap Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional dengan pembatasan jam berlaku pada pukul 09.00-18.00 WIB.
"Sehingga masih memberi ruang untuk aktivitas ekonomi. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua pekan," katanya.
Bima menambahkan, pihaknya bersama DPRD Kota Bogor telah membahas tentang bagaimana menyiapkan skenario-skenario ke depan, seperti anggaran apa saja yang dibutuhkan dan penguatan-penguatan lain yang harus dilakukan.
Menurutnya, hal itu harus menunggu dulu instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kemendagri karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran dan lain sebagainya.
"Ya termasuk refocusing yang terakhir ini yang diarahkan oleh pemerintah pusat lebih fokus kepada penguatan PPKM Mikro dan juga pelaksanaan vaksin. Jadi belum ada arahan untuk bansos," pungkasnya.***
