Network
"Ada sekitar 14 pertanyaan yang fokus khusus terkait dengan keberadaan HRS di RS Ummi dan saya jawab. Saya juga membaca rilis RS Ummi kemarin, dan di kesempatan ini saya perlu mengkoreksi dan menambahkan beberapa hal untuk melengkapi rilis tersebut. Ada yang saya koreksi dan tambahkan," tegasnya.
Terkait RS UMMI Bogor yang menyebutkan, tentang kronologis swab test Habib Rizieq.
"Saya kira itu saya percayakan kepada masalah hukumnya, saya tidak mau masuk ke dalam masalah substansi," ungkapnya.
Ia menyebutkan, pada intinya, langkah Satgas itu sama ke semua RS. Misalnya saat RS Azra ada kasus, langkah sama, yaitu memastikan semua sesuai aturan protokol kesehatan.
Baca Juga: Ini Cuitan Ferdinand Hutahaean Hingga Dilaporkan Putri JK, Singgung Soal 'Chaplin' dan Pilpres 2024
"Begitu pula Mitra 10 Bogor, kemudian Yogya Plaza juga begitu, RSUD juga begitu. Ketika RSUD ada yang positif begitu. Jadi ini berlaku ke semua. Artinya langkah kami fokus kesana. Jadi ini pembelajaran untuk semua," ungkapnya.
Bima menuturkan sejauh mana kewenangan pemerintah, RS dan hak pasien. Menurutnya, hal itu harus paham semua.
"Jadi saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai. Termasuk saya, karena saya kan diperiksa juga, apakah langkah saya sudah sesuai apa belum. Biarkan hukum yang berbicara," ujarnya.***
