ISU BOGOR - Tahun ini, sebanyak 1.823 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor tahun ini bakal diperbaiki setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan stimulan sebesar Rp17,5 juta untuk setiap rumahnya.
Kepala Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan Jawa II Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kiagoos Egie Ismail mengatakan, program BSPS ini merupakan bantuan stimulan rutin setiap tahun dari Kementerian PUPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Anggaran Rp 17,5 juta ini dibagi dua, yakni Rp 15 Juta untuk bahan material, yang Rp 2,5 juta untuk tenaga kerjanya. Nah, kalau ada kekurangan anggaran saat pengerjaan dibantu sama swadaya masyarakat karena bantuan kami sifatnya stimulan," ujarnya di Balaikota Bogor, Jumat 10 Juli 2020.
Baca Juga: 16 Ribu Orang Bertablig, Inilah Catatan Sejarah Penyebaran Covid-19 Terbanyak di Malaysia
Ia menjelaskan, program BSPS ini bukan sekedar untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Indonesia namun lebih dari itu, yakni demi menghasilkan generasi yang lebih baik, mengingat rumah merupakan inti dari sebuah keluarga.
Tak ayal, sebelum serah terima buku tabungan ini, pihaknya sudah melakukan proses verifikasi dan screening agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Jadi, kami lihat kondisi rumahnya secara fisik, dari atap, struktur bangunan, dan pemilik rumah yang memang kategori MBR. Karena ini uang negara, akuntabilitas harus clean and clear," tegasnya.
Baca Juga: Bima Arya Sebut 20.000 Rumah Tidak Layak di Kota Bogor Akan Direnovasi
Ia menuturkan, setelah acara simbolis serah terima ini, penerima bantuan bisa langsung merenovasi rumahnya dengan target rampung dalam dua bulan. Tim dari PUPR pun akan turun ke lapangan melihat kualitas pondasi apakah dilakukan dengan benar atau tidak.
"Harapan kami bantuan stimulan ini bermanfaat bagi warga dan kualitas hidup warga Kota Bogor bisa menjadi lebih baik," imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, ketika Pandemi Covid-19 pemerintah meminta warga untuk di rumah saja. Aturan ini disikapi beragam, bagi yang rumahnya nyaman tidak akan menjadi masalah tetapi bagaimana dengan warga yang rumahnya tidak layak huni, tidak ada ventilasi udara, rumah kebanjiran dan lainnya tentu menderita.
Baca Juga: Peredaran Narkoba di Bogor via Jasa Kurir dan Media Sosial
Tak ayal, Pemkot Bogor pun menargetkan di 2024, 20 ribu RTLH menjadi layak huni. Hal ini sejalan dengan visi Kota Bogor mewujudkan Kota Ramah dan Layak Keluarga.
"Di masa Pandemi Covid-19 kita punya banyak permasalahan ekonomi, kami berharap dengan program BSPS bisa turut merangsang ekonomi Kota Bogor. Memaksimalkan potensi lokal, bukan hanya penerima bantuan yang dapat manfaatnya tapi yang lainnya juga dapat, tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas dan standar rumah," katanya.***