ISU BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jabodetabek selama 2 minggu. Perkantoran dan sektor usaha tutup 100%
PPMK darurat itu hasil rapat terbatas, Selasa 29 Juni 2021 dan menyepakati Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengambil alih penanganan pandemi di Jawa Bali dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di luar Jawa.
Dalam rapat terbatas itu menerapkan PPKM Darurat selama 2 minggu di wilayah Jabodetabek dengan ketentuan penutupan tempat usaha dan perkantoran.
Baca Juga: Megawati Semprot Tokopedia: Kenapa Barang-barangnya Banyak Made Non Indonesia
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mendukung langkah tersebut dan masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis terkait PPMK Darurat di wilayah Jabodetabek," papar Dedie, Selasa sore.
Hasil rapat terbatas itu, meminta agar selama dua minggu pekantoran melakukan bekerja dari rumah (WFH), sektor usaha ditutup, dan pendidikan juga dihentikan.
Dedie melihat, kebijakan itu sudah sesuai lantaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang telah memberlakukan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) 100%.
"Hanya saja pihak pekerja swasta bukan kewenangan kami. Sehingga dengan adanya keputusan dari pemerintah pusat, sudah sangat tepat," paparnya.
Penerapan PPKM Darurat, Dedie penambahan, memang seharusnya dilakukan secara serentak di wilayah Jabodetabek lantaran mobilisasi masyarakat cenderung hilir mudik di wilayah Jabodetabek.
Baca Juga: Ridwan Kamil Tegaskan Jawa Barat Belum Perlu Lockdown
"Jadi tidak bisa yang ketat hanya Jakarta atau Bogor saja, memang harus serempak di wilayah Jabodetabek," tutup Dedie.
Dedie pun belum mengetahui kapan dimulainya penerapan PPKM Darurat, pun demikian ia berharap dengan berlakunya pengetatan akan berpengaruh dengan terhadap penyebaran Covid-19, khususnya di Jabodetabek.***