Network
ISU BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mengalokasikan anggaran program perumahan pada 2021 sebesar Rp 8,093 triliun untuk membedah ribuan rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar).
"Berdasarkan rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan 2021 adalah Rp 8,093 triliun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Kempupera, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers, Rabu 9 September 2020.
Anggaran tersebut, kata Khalawi, akan dibagi menjadi dua yakni untuk program perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebesar Rp 7,813 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp 0,28 triliun.
Baca Juga: Tembakan di Perbatasan, China Menuduh Tentara India Provokator
Berdasarkan data Ditjen Perumahan, alokasi anggaran PKP digunakan pada pembangunan rumah susun Rp 4,117 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan 9.705 unit di Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel dan Kalbar, Papua dan termasuk penambahan Rusun Kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat sebanyak 1.428 unit atau 14 menara.
Selain itu, Ditjen Perumahan akan melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 2,507 triliun untuk membedah 83.712 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 33 provinsi.
Selanjutnya adalah pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebesar Rp 0, 406 triliun untuk 40.000 unit rumah bersubsidi.
Baca Juga: Diperingatkan Jemput Paksa, Penemu Obat Corona Hadi Pranoto Dipastikan Datang ke Polda Metro Jaya
"Kami juga mengalokasikan pembangunan rumah khusus sebesar Rp 606 miliar untuk 2.631 unit. Selain itu anggaran yang ada juga digunakan untuk Setditjen, perencanaan dan kepatuhan internal sebesar Rp 458 miliar,” ujarnya.
