Network
“Coba dicek saja, semua negara Islam di dunia juga berutang, mau Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan, Kazakhstan. Bahkan waktu saya di Bank Dunia, negara-negara Islam terutama di Afrika itu mayoritas miskin bangat dan mereka biasanya mendapatkan utang, bahkan sampai diberikan hibah dari berbagai negara, termasuk Bank Dunia,” ungkapnya.
Sri Mulyani berharap utang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang memiliki stigma negatif. “Kita sebagai Menteri Keuangan mengelola saja (keuangan negara), sama seperti Anda mengelola perusahaan, ada asset, ada ekuitas, ada utang, ada pendapatan, ada biaya, itu semuanya dikelola secara seimbang, sehingga negara tetap jalan, atau kalau perusahaan tetap jalan. Kalau dia punya utang yang dia bisa bayar kembali, dan pendapatannya lebih besar lagi dari yang dia bayarkan,” tegas Sri Mulyani.
Baca Juga: Bima Arya Sebut Bansos Kota Bogor Tahap Kedua Ditambah 5.982 Penerima
Dalam mengelola keuangan negara, Sri Mulyani mengungkapkan yang melakukan pengawasan juga sangat banyak, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga rating, analis, hingga para pemegang surat hutang. “Kuncinya adalah transparansi. Kita termasuk negara yang transparansinya cukup baik, dan kita tetap akan memperbaiki,” imbuhnya.
Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2020 berada di angka Rp 5.258,57 triliun dan rasio utang pemerintah terhadap PDB 32,09%. Rincian utang pemerintah terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat Rp 4.442,90 triliun dan dan pinjaman sebesar Rp 815,66 triliun. ***
