Network
Para ekonom juga telah membunyikan lonceng alarm. Paul Kent, ekonom dan mitra di KPMG Singapura, mengatakan beberapa negara Asia Tenggara telah mengalami utang nasional yang tinggi sebelum pandemi.
“Ini tentu mengkhawatirkan karena langkah-langkah dukungan Covid-19 yang didanai oleh pemerintah semakin menekankan rasio utang terhadap PDB, dan ini pada gilirannya membatasi kapasitas mereka untuk mendanai proyek-proyek masa depan atau langkah-langkah dukungan di saat krisis,” dia berkata.
Tingkat utang yang tinggi akan menempatkan sebuah negara pada risiko depresi ekonomi yang berkepanjangan, dan juga berimplikasi pada kekuatan mata uang dan lapangan kerja, kata Kent.
Ling dari OCBC menyarankan kekuatan fiskal negara berkembang di Asia Tenggara "mungkin terbatas" untuk bergerak maju.
Misalnya, rasio utang terhadap PDB Malaysia mencapai sekitar 58,5 persen dan "tidak ada banyak ruang untuk bermanuver" mengingat batas utang negara sebesar 60 persen, katanya.
Inilah sebabnya mengapa paket stimulus baru-baru ini sebagian besar terdiri dari moratorium pinjaman.
Berapa lama lagi pemerintah dapat mempertahankan suntikan fiskal mereka? Fung dari EIU merasa tidak ada "titik puncak" tertentu, menunjukkan bahwa rasio utang publik Jepang telah lama melebihi 200 persen dari PDB-nya namun tetap menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia.
Tantangannya sekarang adalah bagi negara-negara untuk memastikan momentum pertumbuhan yang stabil tahun depan atau menghadapi penundaan atau pengabaian sebagian besar agenda kebijakan mereka. Kemungkinan pemerintah di Malaysia, Indonesia dan Filipina akan menyusun anggaran pemulihan di tahun depan, tambahnya.
Kecepatan di mana ekonomi bangkit kembali mungkin juga bergantung pada demografi negara. Di tempat-tempat di mana usia kerja dan populasi pembayar pajak terus bertambah, membayar utang tidak akan terlalu berat.
Tetapi di tempat-tempat dengan populasi yang menua, masalah sosial seperti kecemasan generasi bisa muncul.
