Network
ISU BOGOR - Peneliti dari Puskopol Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengungkapkan alasan munculnya ide jabatan Presiden Jokowi 3 Periode itu terus bergulir karena rasional choice.
"Dalam ilmu politik ada yang namanya rasional choice, kenapa gagasan itu hadir dan kira-kira sisi benefit apa yang bisa diambil dan potensi apa yang bisa terjadi kedepan," tandasnya.
Menurutnya, betul bahwa Indonesia memiliki landasan hukum yang sudah jelas sebagaimana tercantum dalam amanat pasal 7a UUD 1945 itu sudah sangat jelas sekali.
Baca Juga: Soal Jokowi 3 Periode, Arif Susanto: Orang Sekitar Istana Mulai Gerilya
"Kami sering membicarakan ini dan itu sudah tidak bisa diotak-atik. Tapi landasan berpikir teman-teman yang menggagas (M Qodari) soal Jokowi 3 Periode ini pun juga jelas, jika ingin gagasan ini diwujudukan atau dimunculkan salah satu kuncinya adalah amandemen konstitusi," ujarnya.
Jadi, jika jabatan Presiden 3 Periode itu berhasil dimunculkan pada tahun 2024 dan itu menjadi sebuah keniscayaan politik maka syaratnya adalah sebelum tahun 2024 amandemen pasal 7a UUD 1945 harus dilakukan.
"Pertanyaannya di publik akan terjadi apakah itu mungkin bisa dilakukan atau tidak. Kalau bicara soal konteks realitas politik hari ini mereka percaya diri soal itu. Partai politik di MPR maupun DPD, menurut saya sangat percaya diri kalau itu digulirkan tentu akan mudah dilakukan," jelasnya.
Baca Juga: Wacana Presiden Jokowi 3 Periode, Perludem: Merendahkan Martabat Rakyat Indonesia
Sebab, jika bicara soal koalisi pemerintahan saat ini gagasan tersebut berpeluang karena sudah sangat dominan.
"Bahkan DPD saya menduga kemungkinan akan mudah sekali, karena ada kecenderungan dukungan ke pemerintah itu ada," jelasnya.
Jadi yang dibicarakan itu pemerintah dalam konteks partai pendukungnya. Sehingga koalisi pemerintahan melihat dari sisi Presiden Jokowi secara pribadi.
Baca Juga: Refly Harun Tegas Tolak Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Dikehendaki Rakyat
"Jadi agenda amandemennya itu yang diutamakan. Target utama adalah Jokowi 3 periode. Amandemen itu yang harus dilakukan," ungkapnya
Menurutnya jika di tracing amandemen UUD 1945 itu sudah banyak dibicarakan sejak beberapa tahun belakangan.
"Sangat mudah sekali dicari orang-orang atau pihak-pihak yang sangat lantang membicarakan amandemen itu siapa saja. Sepanjang 2014 hingga saat ini saya menduga aktornya mudah sekali dibaca, yang paling kelihatan adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo termasuk yang paling kencang membicarakan soal amandemen," ujarnya.
Saat terpilih pada tahun 2019, dugaan Ketua MPR Bambang Soesatyo gencar ingin mengamandemen itu semakin menguat.
"Bahkan ketika MPR/DPR dan Presiden dilantik itu juga soal amandemen UUD 1945 muncul kembali. Jadi jika ingin membaca situasi hari ini, itu konteksnya kita tarik ke belakang," paparnya.***
