Network
ISU BOGOR - Dalam sebuah surat terbuka, 55 mantan pejabat Eropa, termasuk perdana menteri dan menteri luar negeri, mengutuk penghalangan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang Israel di Palestina.
"Kami menyesal melihat meningkatnya serangan terhadap ICC, stafnya, dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja sama," kata Mantan Pemimpin Eropa itu.
Menurutnya, mereka menyaksikan dengan keprihatinan serius perintah eksekutif yang dikeluarkan di Amerika Serikat oleh mantan presiden Donald Trump dan sanksi yang ditujukan terhadap staf pengadilan dan anggota keluarga mereka.
Baca Juga: Palestina Desak Pengadilan Kriminal Internasional ICC Selidiki Kejahatan Perang Israel
Menurutnya, yang sangat mengkhawatirkan sekarang adalah kritik publik yang tidak beralasan terhadap pengadilan mengenai penyelidikannya atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki.
"Termasuk tuduhan antisemitisme yang tidak berdasar”, kata mantan pemimpin Eropa itu.
Menurutnya sudah mapan dan diakui bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-hak serius oleh semua pihak dalam konflik sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan langgeng.
“Di mana tidak ada pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, para korban yang mencari keadilan dan orang-orang yang merindukan perdamaian abadi yang membayar harganya," ungkapnya.
Mereka menambahkan upaya untuk mendiskreditkan pengadilan dan menghalangi pekerjaannya tidak dapat ditoleransi jika kita serius dalam mempromosikan dan menegakkan keadilan secara global.
"Kami memahami kekhawatiran akan keluhan dan investigasi yang bermotif politik," paparnya.
Baca Juga: Takut Dibombardir Lagi, PM Israel Benjamin Netanyahu 'Ngemis' ke Mesir Minta Bantu Lemahkan Hamas
Meski demikian, lanjutnya, mereka sangat percaya bahwa Statuta Roma menjamin kriteria keadilan tertinggi dan memberikan jalan penting untuk mengatasi impunitas atas kejahatan paling serius di dunia. Kegagalan untuk bertindak akan memiliki konsekuensi serius.
“Dalam konteks ini, kami menekankan pentingnya semua pemerintah Eropa dengan tegas mendukung independensi ICC dan melindungi institusi dan stafnya dari tekanan atau ancaman eksternal," katanya.
Itu termasuk menahan diri dari kritik publik terhadap keputusan ICC, yang dapat berkontribusi untuk merusak independensi pengadilan dan kepercayaan publik pada otoritasnya.
Para mantan pemimpin mengakhiri surat mereka dengan menekankan bahwa ICC adalah bagian penting dari tatanan internasional berbasis aturan.
“Sekarang lebih dari sebelumnya, Eropa harus memimpin dengan memberi contoh dalam melindungi independensi pengadilan," ujarnya.***
