ISU BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto menyampaikan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di provinsi luar Jawa dan Bali yang berlaku mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021.
“Diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua provinsi di luar Jawa-Bali dengan dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) saat memberikan keterangan pers virtual, Senin 5 Juli 2021.
Menurut Airlangga, regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali.
Adaaun 43 kabupaten/kota yang diberlakukan pengetatan di antaranya sebagai berikut.
Sumatra
1. Kota Banda Aceh (Aceh)
2. Kota Medan dan Kota Sibolga (Sumatra Utara)
3. Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok (Sumatra Barat)
4. Kota Pekanbaru (Riau)
5. Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Natuna (Kepulauan Riau)
6. Kota Jambi (Jambi)
7. Kota Bengkulu (Bengkulu)
8. Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang (Sumatra Selatan)
7. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (Lampung).
Baca Juga: PPKM Mikro Masih Sporadis, Presiden Jokowi Minta Ini ke Kepala Daerah
Kalimantan
1. Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat)
2. Kota Palangkaraya, Lamandau, dan Sukamara (Kalimantan Tengah)
3. Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang (Kalimantan Timur)
4. Bulungan (Kalimantan Utara).
Baca Juga: Jokowi: PPKM Mikro Paling Tepat Hentikan Laju Penularan Covid-19
Sulawesi
1. Kota Palu (Sulawesi Tengah)
2. Kota Kendari (Sulawesi Tenggara)
3. Kota Manado dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara).
Selanjutnya Kepulauan Aru dan Kota Ambon (Maluku); Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat); Lembata dan Nagekeo (Nusa Tenggara Timur); Boven Digoel dan Kota Jayapura (Papua); serta Fak Fak, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama (Papua Barat). ***