ISU BOGOR - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut ada anggota DPR yang mengusulkan agar jabatan Presiden pada 2024 tidak lagi dipilih oleh rakyat tapi kembali oleh MPR RI seperti era orde baru.
"Anggota-anggota DPR yang kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," ungkap Dino Patti Djalal dalam kicauan akun twitternya, Senin 21 Juni 2021.
Lebih lanjut, Dino Patti Djalal mengaku yakin para anggota DPR yang mengusulkan Presiden pada 2024 tak lagi dipiliha rakyat itu tak mewakili pandangan konstituennya.
Baca Juga: Presiden RI Jokowi Ulang Tahun ke-60, Warganet: Cukup 2 Periode ya Pak
"Sy yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dlm usulkan ide parah itu," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Tak hanya itu, menurut Dino, Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan tradisi politik uang dan politik transaksional dalam demokrasi Indonesia.
"Apalagi dgn maraknya kasus korupsi di DPR. Dalam situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor," ucapnya.
Baca Juga: Dunia Bereaksi Atas Kemenangan Presiden Garis Keras Iran Ebrahim Raisi
Sehingga, kata Dino, Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yang percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi dan korupsi.
"Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," tegasnya.
Maka dari itu, Dino menegaskan bagi nama-nama anggota DPR yang mengusulkan jabatan Presiden pada 2024 tidak lagi dipilih rakyat harus diketahui publik.
Baca Juga: Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode Digiring Lembaga Survei, Rocky Gerung: Mari Referendum
"Agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yang justru merenggut dan merusak demokrasi dari anak-anak kita yang akan mewarisi Indonesia ke depan," tandasnya.
Menanggapi pernyataan Dino Patti Djalal, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku apa yang dituduhkan Dino tak benar.
"Setahu saya tidak ada anggota MPR baik dari DPR atau DPD yang aktif usulkan Presiden tahun 2024 tidak lagi dipilih oleh Rakyat, tapi kembali dipilih oleh MPR seperti era Orba dulu," kata Hidayat.
Lebih lanjut politisi PKS itu, menegaskan juga bahwa tidak ada anggota parlemen yang mengusulkan amandemen UUD 1945.
"Maka juga tidak ada yang usulkan amandemen UUD untuk mengembalikan hak MPR pilih Presiden sepert dulu," pungkasnya.***