Network
ISU BOGOR - Sengketa hak milik tanah yang melibatkan PT Sentul City dengan warga sekitar dan Rocky Gerung masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Kali ini, nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil lah yang tengah jadi sorotan lantaran ada wacana penggerudukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar oleh massa dan para aktivis.
Kabarnya, penggerudukan dilakukan untuk menanyakan soal hak izin tanah PT Sentul City di kawasan Bojong Koneng, Bogor, yang terlibat sengketa tersebut.
Baca Juga: Tak Biasa, Rocky Gerung Menyambut Baik Keputusan Presiden Jokowi Ini
Hal itu dibenarkan oleh salah seorang aktivis sekaligus politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono, ketika berbincang dengan Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun.
Ferry mengatakan bahwasanya, menurut informasi, teman-temannya ingin mengonfirmasi kepada Ridwan Kamil dan Pemprov Jabar soal jumlah pajak yang dibayarkan Sentul City terhadap tanah sengeketa tersebut.
Jika terbukti tanah itu masih milik negara atau pemerintah, lanjut Ferry, maka Sentul City tidak berhak mengambil alih wilayah yang ditinggali oleh Rocky Gerung dan 6.000 warga lainnya di Bojong Koneng.
Baca Juga: Ada 'Mural Is Dead', Ridwan Kamil: Kita Ini Harus Berdialog
"Kalo gak salah, temen-temen menyampaikan ingin mengonfirmasi kepada pihak Pemprov Jawa Barat untuk menanyakan sebenarnya yang dibayarkan oleh pihak PT Sentul City tuh berapa," ujar politikus Gerindra tersebut dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 21 September 2021.
"Dari situ kan kelihatan, mana yang menjadi hak sepenuhnya Sentul City, mana yang sebenarnya masih merupakan klaim (Pemrpov Jabar)," sambungnya.
Itu artinya, lanjut dia, jika belum dibuktikan dalam pembayaran pajak, maka tanah sengketa itu masih domain negara yang secara aktual sah sah saja digarap oleh warga sekitar
Baca Juga: Rocky Gerung Ngaku Beli Tanah dengan Prosedur yang Halal.
Sebelumnya, Ferry mengatakan jika sengketa dan konflik agraria atau pertanahan adalah persoalan yang tidak pernah selesai di Indonesia.
Ferry menilai jika para penguasa lebih memilih abai dan menghindar untuk menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik tanah tersebut.
"Dan sekarang sengketa dan konflik agraria seperti yang terjasi di Sentul City ini menjadi cerminan betapa memang pemerintah gak pernah menyelesaikan itu," tegasnya.***
