Network
ISU BOGOR - Politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah blak-blakan menyindir para menteri kordinator kabinet Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ini terus menuai kontroversi.
Meski tidak disebutkan secara detail Menteri Kordinator Bidang apa yang dimaksud Fahri Hamzah, yang jelas ada dua menteri kerap jadi perbincangan publik.
"Menteri koordinator lagi mengkoordinir apa ya?," tulis Fahri Hamzah di akun twitter-nya @fahrihamzah dalam cuitannya Jumat 16 Juli 2021.
Baca Juga: Ulama dari Madura, KH. Muhammad Thohir Meninggal Dunia, Ini Kata Fahri Hamzah dan Fadli Zon
Bahkan dalam cuitan sebelumnya, Fahri Hamzah secara terang-terangan menyebut akun Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mencuit tentang sinetron Ikatan Cinta.
"Saran ke prof @mohmahfudmd, Kalau punya power jangan nyindir kayak seniman. Eksekusi aja sampai tuntas!. Minta aparat agar Jangan ramah kepada pejabat tapi galak kepada rakyat. Begitu pak menko…," kata Fahri Hamzah.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mencuit tentang sinetron ikatan cinta yang dianggap pemahaman penulis cerita kurang pas.
Baca Juga: BEM UI Dipanggil Rektorat Usai Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Semoga Tindakan Rektorat UI Tidak Benar
"PPKM memberi kesempatan kpd sy nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik jg sih, meski agak muter-muter. Tp pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yg mengaku dan minta dihukum krn membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dlm hukum pidana itu bkn bukti yg kuat," kata Mahfud MD dalam cuitannya, Kamis 15 Juli 2021.
"Seharusnya Pembunuh Roy adl Elsa. Sarah, ibu Elsa, mengaku sbg pembunuhnya dan minta dihukum demi melindungi Elsa. Lah, dlm hukum pidana tak sembarang org mengaku lalu ditahan. Kalau bgt nanti bnyk org berbuat jahat lalu menyuruh (membayar) org utk mengaku shg pelaku yg sebenarnya."
Cuitan Mahfud MD menuai pro kontra dari para warganet yang mendukung sikap Mahfud MD yang lebih memilih nonton sinetron di masa PPKM Darurat.
Baca Juga: Singgung Pangkat Moeldoko Vs AHY, Fahri Hamzah: Sang Mayor Terjang Jenderal dan Menang Itu Hebat
"Mantap pak. mending nonton sinetron daripada ngurus rakyat yang di tindas gara2 kebijakan PPKM yang kagak jelas. berlakukan UU karantina!!," kata @azisnurzaman.
Tak hanya Mahfud MD, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menuai polemik yang menyatakan Covid-19 di Indonesia sangat terkendali.
Namun klaimnya tersebut menuai polemik karena mengekpresikannya menantang orang-orang yang menyebut Covid-19 tidak terkendali untuk bertemu dengannya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Wanti-wanti Jokowi Bisa Dipanggil Mahkamah HAM Internasional
"Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," ungkap Luhut selaku Kordinator PPKM Darurat dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin 12 Juli 2021.
Selaku kordinator, Luhut kembali menegaskan bahwa PPKM Darurat yang saat ini sedang diberlakukan sejak 3 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021 sudah berjalan dengan baik.
Maka dari itu, Luhut mengklaim bahwa PPKM Darurat saat ini berjalan dengan baik secara bersamaan dengan penyediaan kebutuhan obat, oksigen, hingga tempat tidur rumah sakit.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Cuit Berita Fadli Zon Sebut Fahri Hamzah Calon Konglomerat Bisnis Lobster
"Saya lihat 4-5 hari kedepan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, kita katakan sangat-sangat terkendali," tegas Luhut.
Kemarahan Luhut itu dipicu oleh banyaknya pihak yang menuding pemerintah gagal tidak mampu mengendalikan penularan Covid-19.
"Jadi semua kita lakukan dengan baik, mau kita ada masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes punya banyak masalah dan ini masalah kita perbaikan dan tertib."
"Karena tim, saya ulangi tim bekerja sangat kompak," tegas Luhut.
Baca Juga: Anak dan Menantu Jokowi Didukung Partai Gelora, Fadli Zon Usul Fahri Hamzah Jadi Penasihat Presiden
Bahkan, Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lepas tangan atau menyerahkan masalah tersebut ke dirinya.
"Jadi presiden memberikan directif yang sangat jelas dan presiden sekali lagi saya katakan in charge atas semua ini dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah," tegas Luhut.
Menurut Luhut kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat ini diputuskan secara terintegrasi.
"Saya ulangi semua kami putuskan secara terintegrasi," tegasnya.***
