Kirim Surat ke Presiden, Didi Riyadi Tolak PPKM Darurat Diperpanjang

- 16 Juli 2021, 11:06 WIB
 Didi Riyadi Tolak PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Alasannya
Didi Riyadi Tolak PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Alasannya /Instagram @didiriyadi_official/

ISU BOGOR - Isi surat terbuka dari musisi Didi Riyadi ke Presiden Jokowi salah satunya adalah soal penolakan PPKM Darurat diperpanjang.

Ia menolak perpanjangan PPKM Darurat itu bukan tanpa alasan. Dalam surat tiga lembar itu, Didi Riyadi menjabarkan alasan-alasan penolakan PPKM Darurat diperpanjang.

"Karena sudah pasti banyak yang kena imbasnya. Soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," kata Didi dikutip dari isi surat yang ia unggah di Instagram pribadinya, Jumat 16 Juli 2021.

Baca Juga: Didi Riyadi Kirim Surat Terbuka ke Presiden, Warganet: Suara Kami Para Pelaku Usaha Kecil Terwakili

Ia juga melihat kenyataan di lapangan bahwa sejak pandemi banyak usaha yang gulung tikar dan karyawan di PHK.

"Seniman dan musisi tidak bisa manggung," ujar dia.

Ia menilai, PSBB, PPKM, dan sejenisnya tidak mampu meredam penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Mahfud MD Asyik Nonton Ikatan Cinta saat PPKM, Fadli Zon: Inilah Kalau Komando Covid Tidak Langsung Presiden

"(Alasan lain) perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa menyelesaikan wabah. Pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan," tuturnya.

Selain menolak dengan alasannya, ia mengusulkan agar kebijakan sejenis PPKM bisa diupayakan versi yang lebih ramah, yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, jika hasil PPKM Darurat Jawa dan Bali tanggal 3-20 JUli 2021 tidak berdampak signifikan dan berkorelasi dengan penurunan kasus Covid-19, maka ia minta dipertimbangkan beberapa hal.

Baca Juga: Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Didi Riyadi ke Presiden Jokowi

"Mengevaluasi strategi kebijakan dan kordinasi antar lembaga. Kemudian sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penanangan bagi yang terpapar Coivd-19 dan pola hidup sehat untuk melawan Covid-19," bebernya.

Usulan beriktunya yaknimMenggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak hanya bersifat aturan.

"Tetapi juga bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan itu," katanya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Putra Sulung Presiden Jokowi Terpapar Covid-19: Saya Nggak Percaya

Ia juga mengatakan, pemerintah bukan hanya mengidentifikasi orang-orang yang terpapar Covid-19, tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat. ***

Editor: Aulia Salsabil Syahla


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah