Network
ISU BOGOR - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Affandi Ismail menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyarankan mahasiswa harus beretika dalam menyampaikan kritik terhadapnya.
Menurut Affandi Ismail saat Jokowi menjawab kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) seharusnya ditanggapi dengan legowo yaitu mundur dari jabatannya.
"Beliau menjawab kritik dari teman-teman BEM UI, bahwa silahkan mengkritik yang penting santun, sopan, bertatakrama hingga etika, itu kaitannya dengan moral," kata Affandi Ismail di kanal YouTube Refly Harun, Selasa 6 Juli 2021.
Baca Juga: Kritik Jokowi Harus Turun, Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail: Karena Sudah Tidak Sanggup
Affandi menambahkan Presiden Jokowi sendiri sibuk dengan program revolusi mental sejak awal menjabat. Mestinya, atas segala kondisi hari ini, Jokowi menyikapinya dengan cara mundur dari kursi jabatannya.
"Atas segala kondisi saat ini yang sudah semakin carut marut, bagi saya Pak Jokowi atas dasar moral itu mundur aja, jadi itu bagi saya lebih bijaksana, lebih negarawan, lebih gentlemen dari pada kemudian harus menghabiskan masa periodenya hingga 2024," tegas Affandi.
Sehingga kemudian, tambah Affandi, dengan Jokowi mundur, maka segala persoalan akan terselesaikan. Bahkan dirinya tertarik dengan perkataan Pengamat Politik Rocky Gerung.
Baca Juga: Kritik dan Desak Presiden Jokowi Mundur, Affandi Ismail: Intimidasi Sudah Banyak
"Bahwa sebenarnya, bukan hanya pada aspek Pak Jokowinya saja di 2024 itu, tapi di 2024 itu menjadi ajang bagi oligarki bagaimana mengambil kekuasaan kembali," katanya.
Lalu bagaimana bisa mengharapkan bangsa ini dengan baik jika oligarki terus bercokol dan mencoba mengamil kekuasaan.
"Carut marut ini tidak cukup dengan mengganti menterinya saja, apakah aspirasi itu untuk mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu nggak pernah muncul," katanya.
Kritik Baca Juga: Usai Kritik Jokowi, Akun WhatsApp Kepala Biro Humas BEM UI Diretas Orang Tak Dikenal
Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kelompok civil society tidak pernah menyampaikan Nadiem Makarim ini dianggap tidak layak menjadi menteri.
"Sehingga harus diganti, saya kira kemarin rame-rame soal reshuffle itu, salah satu yang banyak disoroti adalah mas Nadiem kan tentang kinerja dia didalam memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan," katanya.***
