ISU BOGOR - Pengamat politik Rocky Gerung memberi tanggapannya soal kebijakan-kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama satu tahun lebih menangani pandemi Covid-19.
Mengutip filosofi dari seorang filsuf Aristotle, Rocky Gerung sebut pemerintahan Jokowi saat ini bagaikan hasil dari penjumlahan bagian-bagian buruk yang akhirnya mengakibatkan kemerosotan.
Rocky Gerung juga menyampaikan bahwasanya istana salah menyewa influencer, sehingga terjadi lah kekacauan.
Baca Juga: Sebut Covid-19 Suka Semua Perkumpulan Agama atau Politik, dr Faheem Younus Banjir Guyonan Warganet
"Kita anggap bahwa politik kita sedang di asuh dalam upaya untuk membuat bangsa ini tumbuh sebagai 'the whole', itu memerlukan penjumlahan dari kualitas-kualitas pikiran," ujarnya dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube Rocky Gerung, Minggu, 18 Juli 2021
Sedangkan, sambung dia, pada kabinet Jokowi saat ini kualitas yang seperti itu tidak terlihat.
"Dan akhirnya sadar bahwa ada kekacauan, karena istana salah menyewa influencer. Kan satu cebong tambah satu cebong memang dua cebong, tapi tetap cebong kan?" tutur Rocky Gerung
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Program Kartu Prakerja Tidak Jelas: Buang-buang Uang Pelatihan Padahal Bisa Gratis.
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menanggapi Luhut yang baru-baru ini menjadi sorotan publik karena meminta maaf kepada rakyat lantaran belum bisa mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik.
"Nah kalo pak Luhut sadar itu kita tinggal tunggu koordinasi berikutnya apa. Jangan hanya karena sadar dikritik netizen lalu berubah tapi kebijakannya gak berubah," katanya.
Rocky Gerung pun mengatakan seharusnya Jokowi berhenti mondar-mandir ke macam-macam tempat, fokus saja memimpin.
Baca Juga: Beda Muhadjir dan Luhut soal Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat, Begini Reaksi Warganet
"Dan pak Jokowi harusnya berhenti buat mondar-mandir ke macem-macem tempat, harusnya fokus aja memimpin," ujar Rocky Gerung.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut bahwa untuk menangani pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pemimpin yang mampu melibatkan semua pihak.
Ia menilai jika pemerintah harus membuat keputusan yang bukan hanya didasarkan pada rasa iba, melainkan mesti dengan satu konsep yang utuh.***