ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai pemberian gelar Profesor Kehormatan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri akan dinilai publik sebagai peristiwa politik atau akademis.
"Seharusnya dia disebut kehormatan karena diminta mengajar sesuatu pada status guru besar. Jadi dia memang harus melampaui tahapan seperti guru besar biasa, lain kalau doktor kehormatan itu semacam penghormatan," ungkapnya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 9 Juni 2021.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan sejatinya gelar profesor kehormatan itu diharuskan orang yang menyandangnya untuk mengajar.
Baca Juga: Pernyataan Megawati Ditunggu, Pengamat: PDIP Korupsi Bukan Lagi Berita
"Di dalam kasus ibu Megawati (mendapat profesor kehormatan) nanti pasti akan jadi dosen tetap di Unhan, begi logikanya. Kalau nggak jadi dosen tetap di Unhan, berarti kehormatannya aja yang dipamerkan kegurubesarannya," paparnya.
Menurutnya, publik akan melihat peristiwa pemberian gelar profesor kehormatan kepada Megawati ini tak bisa dilepaskan dengan rentetan politik baru-baru ini.
"Semua orang mengintip aspek politiknya bukan aspek akademis. Karena orang melihat Megawati itu tokoh yang menentukan politik Indonesia, orang yang ingin terus meneruskan karir politiknya harus berbaik-baik dengan ibu Mega," jelasnya.
Baca Juga: Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan, Guru Besar UNP: Sudah Melalui Studi Akademi yang Akurat
Maka dari itu, lanjut dia, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai pemimpin institusi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang membawahi Unhan secara tidak langsung sedang berbuat baik kepada Megawati.
"Nah kebaikan itu yang diperlihatkan Prabowo Subianto dikantornya di kantornya Jalan Merdeka Barat dibuatkan patung bung Karno naik kuda. Lalu nanti hari Jumat 11 Juni 2021 Megawati akan diberi gelar profesor kehormatan," jelasnya.
Maka dari itu, soal pemberian gelar profesor kehormatan, kata Rocky Gerung, publik yang akan menilainya.
"Jadi ini dimensi politik yang orang pertanyakan, jadi dua kali ya Soekarnoisme itu di ingat-ingatkan. Nah kita tidak tahu apakah publik akan melihat ini sebagai peristiwa akademis atau sebagai peristiwa politis," pungkasnya.***